cache/resized/b0464be8544b45de19561aca7b0af046.jpg
Bandar Sri Begawan(MedanPunya) Pemerintah Brunei Darussalam tidak hanya memberlakukan hukuman rajam ...
cache/resized/68a55234bdb2786d58de1973a2ca422d.jpg
Washington(MedanPunya) Presiden AS Donald Trump kembali memuji kerja pasukan AS dalam memerangi ...
cache/resized/2011b1049d0c18fe2b9110914ddd5daa.jpg
Idlib(MedanPunya) Anggota Negara Islam Irak dan Suriah ( ISIS) dilaporkan dijejer di jalan dan ...

Jakarta(MedanPunya.Com) Di akhir masa jabatannya, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 secara maraton memfinalisasi Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Rancangan Undang-Undang Pemerintah Daerah.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Johan, memaklumi jika pembahasan RUU Pemda kurang mendapat sorotan dari publik.

"Kurang diminati RUU Pemda itu. Yang ramai terus RUU Pilkada. Kenapa? Karena ini adalah urusan kerjaan, kalau RUU Pilkada adalah urusan kekuasaan yang mengerjakan pekerjaan," ujar Djohermansyah.

Dia menjelaskan ada beberapa hal penting dalam RUU Pemda yang akan disahkan pada 25 September mendatang. Pertama, memperbaiki relasi antar sesama kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota.

"Selama ini bupati dan wali kota itu terkesan bebas. Mau pergi meninggalkan daerahnya, bupati kabur saja sudah, nanti tiba-tiba ada bencana. Ke depan kita atur bupati dan wali kota di bawah pengawasan ketat dan lebih hierarkis," kata dia.

Dalam RUU Pemda yang baru, lanjut Djohermansyah, akan diberlakukan aturan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merangkap jabatan bisa diberhentikan.

"Seperti merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, serta merangkap jabatan sebagai ketua partai politik," jelas dia.

Tak hanya itu, bupati dan wali kota juga bisa diberi sanksi jika meninggalkan daerahnya lebih dari seminggu tanpa meminta izin.

"Kita bisa beri penalti mulai dari teguran sampai pemberhentian sementara. Ini apabila dia meninggalkan daerahnya seminggu tanpa izin," kata Djohermansyah.

Seorang bupati dan wali kota, menurutnya, juga tidak bisa lagi sembarangan mengangkat staf. Jika mereka mengangkat pegawai tanpa izin, maka akan dipidana minimal 1 tahun.

"Sekarang banyak bupati-bupati menang pilkada, kemudian angkat-angkat orang sebagai supporting staff. Ini menghabiskan uang Pemda," tuturnya.***vv/mpc/bs

  • 0 komentar
  • Baca 1242 kali