cache/resized/4b58a38fdcca9a594c83be1e8a19081b.jpg
Riyadh(MedanPunya) Sebuah laporan merebak bahwa penasihat Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran ...
cache/resized/e76a786f47a2f13b6459e30c03d9ce01.jpg
Jakarta(MedanPunya) Institute for Criminal and Justice Reform ( ICJR) mempertanyakan pemenuhan ...
cache/resized/82b6617f94ea680115c3ba247773a2d5.jpg
New York(MedanPunya) Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan kritikan kepada ...

Jakarta(MedanPunya) Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai Presiden Joko Widodo tak perlu mengeluarkan Perppu tentang Terorisme. Ia jamin, dalam waktu dekat DPR akan segera mensahkan revisi atas UU No 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.

"Kalau sudah sepakat rasanya, barangkali keputusan tingkat pertama, kemudian tingkat kedua sudah nggak ada masalah. Sudah cepat. Sehingga kami prediksi dalam bulan Juni pasti sudah selesai," kata Agus, Rabu (16/5).

Agus menjelaskan, pengesahan sebuah RUU menjadi UU merupakan hasil kerjasama pemerintah dengan DPR. Karena itu, tak tepat apabila lambannya pengesahan RUU Terorisme dikambinghitamkan hanya kepada DPR.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu mengatakan, salah satu penyebab alotnya pembahasan RUU Terorisme lantaran pemerintah beberapa kali meminta penundaan. DPR hanya tinggal menunggu kesepakatan dari pemerintah.

"Perlu kita ketahui dari ujungnya bahwa suatu UU itu kan harus disetujui oleh DPR dan pemerintah, sehingga tidak ada dalam hal ini yang menentukan apakah ini harus karena DPR nggak bisa atau pemerintah nggak bisa. Tidak seperti itu," sebut Agus.

"Harus dua-duanya menyetujui. Dan dua-duanyalah yang menyelesaikan masalah UU itu," imbuhnya.

Perdebatan soal Perppu Terorisme ini muncul setelah Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta Jokowi menerbitkan perppu lantaran DPR tak kunjung menyelesaikan RUU Terorisme. Jokowi menyatakan akan menerbitkan perppu jika hingga Juni mendatang DPR tak kunjung merampungkan pembahasan RUU Terorisme.

"DPR dan kementerian terkait yang berhubungan dengan revisi UU Tindak Pidana Terorisme, yang juga kita ajukan pada bulan Februari 2016 yang lalu, sudah dua tahun untuk segera diselesaikan secepat-cepatnya, Juni yang akan datang karena ini merupakan payung hukum yang penting bagi aparat Polri untuk bisa menindak tegas dalam pencegahan maupun dalam tindakan," kata Jokowi di Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (14/5).***dtc/mpc/bs

  • 0 komentar
  • Baca 686 kali