cache/resized/f95acf087ea3c8aaa4510ffa1381d291.jpg
Pyongyang(MedanPunya) Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un dikabarkan meminta uang kepada ...
cache/resized/a169e5794c5351a617f5fa2480cc01f3.jpg
Beijing(MedanPunya) Citra satelit terbaru menunjukkan aktivitas China yang tengah membuat kapal ...
cache/resized/b0464be8544b45de19561aca7b0af046.jpg
Bandar Sri Begawan(MedanPunya) Pemerintah Brunei Darussalam tidak hanya memberlakukan hukuman rajam ...

Jakarta(MedanPunya) Koordinator Indonesia Corruption Watch ( ICW) Adnan Topan Husodo membeberkan beberapa poin penting yang perlu dibahas dan dipaparkan oleh para calon presiden dan calon wakil presiden dalam debat pertama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Pada debat yang akan diselenggarakan 17 Januari 2019 itu mengambil tema hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), korupsi, dan terorisme. Adnan mengatakan, poin pertama adalah reformasi hukum.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, para calon perlu menjelaskan soal cara untuk meformasi dan membersihkan lembaga penegak hukum.

"Poin penting adalah reformasi hukum, bagaimana memastikan pemberantasan korupsi dilakukan melalui pembersihan lembaga penegakan hukum terlebih dahulu," katanya.

Kemudian, poin lainnya adalah soal pengembalian aset negara dari kejahatan korupsi melalui penguatan kebijakan antikorupsi. Lalu, bagaimana revisi regulasi terkait korupsi yang mengadopsi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Berikutnya, Adnan berharap agar para calon memiliki program penguatan pelibatan masyarakat dan pihak swasta dalam proses pemberantasan korupsi.

"Penguatan dan perlindungan peran serta masyarakat dan swasta dalam pemberantasan korupsi, termasuk perlidungan terhadap lembaga penegak hukum dan personelnya dari setiap ancaman dan intimidasi," terang dia.

Selanjutnya, menurut Adnan, yang perlu dikemukakan adalah reformasi di bidang politik melalui tata kelola partai politik.

Tak hanya di bidang politik, Adnan juga ingin mendengar kedua paslon membicarakan soal reformasi dalam pengelolaan sektor Sumber Daya Alam (SDA) dan penerimaan negara. Lalu, poin penting yang menurutnya perlu dibahas dalam debat pilpres tersebut adalah soal reformasi birokrasi.

"Agenda reformasi birokrasi, yaitu penguatan kode etik, pengawasan internal, sistem penggajian," katanya.

Terakhir, ia ingin melihat bagaimana kedua paslon memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menguatkan kebijakan antikorupsi.

Diberitakan, debat Pilpres akan diselenggarakan sebanyak lima kali, yang seluruhnya diselenggarakan di Jakarta. Debat yang akan diikuti oleh pasangan capres dan cawapres adalah yang pertama dan terakhir.

Debat pertama akan digelar pada 17 Januari 2019, membahas hukum, HAM, korupsi dan terorisme, bertempat di Hotel Bidakara.

Sementara debat terakhir, mengambil tema ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi, perdagangan dan industri. Waktu dan tempatnya baru akan ditentukan setelah evaluasi debat pertama.***kps/mpc/bs

  • 0 komentar
  • Baca 92 kali