cache/resized/b46cee9fe2241df9f4fc9f8325866285.jpg
Washington(MedanPunya) Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Agnes Callamard, ...
cache/resized/463ce84142a875d95831164ce57c0a99.jpg
Washington(MedanPunya) Dalam pidato kenegaraan atau State of Union, Presiden Amerika Serikat Donald ...
cache/resized/5d06ffba665f06f992039bd0f2e37cd1.jpg
Lubukpakam(MedanPunya) Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi melakukan kunjungan kerja ke ...

Jakarta(MedanPunya) Capres Prabowo Subianto menyebut kebocoran anggaran negara yang mencapai 25 persen. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membenarkan adanya kebocoran karena korupsi, tapi tidak mencapai angka yang disebut Prabowo.

"Iya tentu (kebocoran anggaran), kalau tidak bocor kebapa banyak aparat pemerintah yang tertangkap? Pasti (bocor). Tapi kesimpulannya tidak berlebihan," kata JK di kantor pusat PMI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (8/2).

JK menyebut, kebocoran anggaran terjadi karena ada pejabat hingga kepala daerah yang melakukan korupsi. Tapi JK menegaskan lagi, persentasenya tak seperti yang disebut Prabowo.

"Iya tentu (bocornya karena korupsi), ternyata banyak yang masuk KPK kan. Tapi tidak semua, jangan disama ratakan, ada bersih ada tidak, tidak semua. Tidak benar itu diratakan 25 persen," ujar JK.

Menurut JK, penyimpangan alokasi anggaran ditemui pada pos proyek pembangunan.

"Tentu semua korupsi salah, tetapi artinya tidak sebesar apa yang dikatakan itu (kebocoran 25 persen). Apalagi orang sekarang dengan sudah banyak orang yang ditangkap, sehingga orang takut. Hanya betul-betul yang korupsi sekarang itu yang pemberani-pemberani yang tidak takut ditangkap," papar JK.

"Karena menteri saja 9 yang ditangkap, bupati 120, gubernur 19, ada negara seperti itu tidak? Tunjukkan 1 negara yang anggota DPR-nya ada 40 ditangkap, yang kepala daerahnya 100 lebih, yang menterinya 9, coba cari negara yang seperti itu. Jadi memang ada korupsi, tetapi kita tekankan juga sangat keras (pemberantasannya)," lanjut JK.

Soal angka pasti kebocoran anggaran, JK menyebut sulit melakukan penghitungan.

"Tidak ada (perkiraan), sulit kita perkirakan. Bahwa kasus-kasus yang kita lihat itu, orang minta bagian 7 persen, ada 10 persen, tidak ada yang minta 25 persen. Yang paling nakal kira-kira 15 persen, yang masuk pengadilan ya saya tidak tahu yang lain," kata JK.***dtc/mpc/bs

  • 0 komentar
  • Baca 18 kali