cache/resized/b46cee9fe2241df9f4fc9f8325866285.jpg
Washington(MedanPunya) Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Agnes Callamard, ...
cache/resized/463ce84142a875d95831164ce57c0a99.jpg
Washington(MedanPunya) Dalam pidato kenegaraan atau State of Union, Presiden Amerika Serikat Donald ...
cache/resized/5d06ffba665f06f992039bd0f2e37cd1.jpg
Lubukpakam(MedanPunya) Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi melakukan kunjungan kerja ke ...

Jakarta(MedanPunya) Kepala Staf Keperesidenan (KSP) Moeldoko menyatakan, kritikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengenai pemberian medali Kemerdekaan Pers untuk Presiden Joko Widodo merupakan pandangan yang sepihak.

"Itu kan pandangan sepihak, jangan mengabaikan pandangan publik dong," ujar Moeldoko, Senin (11/2).

Menurutnya, kritikan Fadli Zon mengabaikan penghargaan yang diberikan Dewan Pers yang menganggap Presiden Jokowi tidak pernah menciderai kebebasan pers.

Fadli Zon sebelumnya mengkritik pemberian medali Kemerdekaan Pers untuk Presiden Jokowi. Menurut dia, penghargaan tersebut tidak sesuai dengan praktik kemerdekaan pers di lapangan.

"Pemberian penghargaan Kemerdekaan Pers kepada Joko Widodo pada puncak peringatan Hari Pers Nasional yang diselenggarakan di Surabaya 9 Februari 2019 sangat ironis. Ini seharusnya membuat insan pers merasa prihatin," ujar Fadli.

Fadli memberikan contoh paling baru adalah isu pemberian remisi terhadap pembunuh wartawan Radar Bali meskipun pada akhirnya Jokowi mencabut remisi itu.

Fadli Zon juga menyoroti fenomena "blackout" terhadap pemberitaan yang merugikan Jokowi. Menurutnya, hal itu membuat medali Kemerdekaan Pers untuk Jokowi pantas dikritik.

Dia menyayangkan pemberian medali ini karena seolah menyanjung penguasa. Padahal, seharusnya lembaga pers harus mengedepankan fungsi kontrol mereka terhadap pemerintah.

Dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN), Fadli mengatakan, ancaman terbesar kebebasan pers saat ini ada di insan pers sendiri. Khususnya, terkait sikap partisan para pemilik media.

Di tengah situasi itu, dia berharap pers di Indonesia bisa tetap menjadi pilar keempat demokrasi.***kps/mpc/bs

  • 0 komentar
  • Baca 14 kali