cache/resized/e7c744cd89e31cec761eab760e829fec.jpg
Medan(MedanPunya) Gubernur Edy Rahmayadi menegaskan keharusan Apatur Sipil Negara (ASN) Sumatera ...
cache/resized/6039b8c3883e38106b1a3814f7533f80.jpg
Jakarta(MedanPunya)  KPK mengamankan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dalam operasi tangkap tangan ...
cache/resized/f86de64f77ac713dca1ea98db290abda.jpg
Jakarta(MedanPunya) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ikut buka suara terkait banyaknya ...

Jakarta(MedanPunya) Anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu menilai Presiden Joko Widodo telah mengambil langkah yang tepat dengan tidak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

"Sikap Presiden sudah tepat dengan tidak menerbitkan Perpu terhadap UU No. 30 Tahun 2002 yang telah direvisi menjadi UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ujar Masinton, Sabtu (2/11).

Masinton mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang menghormati sistem ketatanegaraan dan perundang-undangan yang berlaku.

Presiden Jokowi beralasan, saat ini sejumlah pihak masih mengajukan permohan uji materi UU KPK hasil revisi di Mahkamah Konstitusi (MK). Masinton mengatakan, semua pihak harus menghormati proses konstitusional yang sedang berlangsung di MK.

"Biarkan hakim-hakim konstitusi di MK berkhidmat dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya memproses dan memutus gugatan atau uji materi yang dilakukan warga negara terhadap revisi UU KPK, tanpa ada tekanan dari pihak manapun, termasuk oleh KPK yang bertugas menjalankan Undang-undang," kata Masinton.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan, tidak akan menerbitkan Perppu untuk mencabut UU KPK. Presiden Jokowi beralasan, menghormati proses uji materi UU KPK yang tengah berjalan di Mahkamah Konsitusi.

"Kita melihat, masih ada proses uji materi di MK. Kita harus hargai proses seperti itu," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11).

"Jangan ada uji materi ditimpa dengan keputusan yang lain. Saya kira, kita harus tahu sopan santun dalam ketatanegaraan," lanjut dia.***kps/mpc/bs

  • 0 komentar
  • Baca 25 kali