cache/resized/de63f0d2a22d502cee5872cc2ecad34c.jpg
MedanPunya - Menyusul ponsel orang terkaya dunia, Jeff Bezos, diretas melalui file video yang ...
cache/resized/e8817f3e820125f5141ada3a1cb021dd.jpg
Teheran(MedanPunya) Seorang anggota parlemen Iran menawarkan uang sebesar US$ 3 juta (Rp 40,3 ...
cache/resized/b08c12473eaedd350872fbba9d495169.jpg
Jakarta(MedanPunya) Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan ada cucu usaha dari PT Garuda Indonesia ...

Jakarta(MedanPunya) Muncul rencana skema jam kerja baru yang memungkinkan aparatur sipil negara (ASN) atau PNS bisa libur di hari Jumat. Anggota Komisi II F-PKS Mardani Ali Sera mengkritik rencana tersebut.

"Saya menilai ini sama seperti lontaran isu pemangkasan eselon 3 dan 4, diganti dengan artificial intelligent (AI), sama dengan lontaran-lontaran yang tidak produktif dalam memahami reformasi birokrasi. Jadi usul saya, pemerintah cerdas sedikit kenapa, gitu lho, jangan melontar yang seperti ini yang tidak jelas," kata Mardani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12).

Mardani mengatakan Indonesia perlu memiliki grand design reformasi birokrasi jika ingin maju. Menurutnya, ribut-ribut soal hari libur tidak diperlukan.

"Gini lho, ini Indonesia ini mau maju, untuk maju kita punya grand design reformasi birokrasi, ya. Kemarin ada (wacana) PNS bisa kerja di rumah, ramai lagi, ini libur lagi. Buat saya puzzle-puzzle ini jangan dilontarkan satu persatu. Buat grand design, 10 tahun lagi kita akan buat seperti ini," ujarnya.

Menurut Mardani, daripada mengurusi soal hari libur, yang terpenting adalah memangkas jumlah kementerian. Hal itu menurutnya bisa membuat kinerja kementerian lebih kaya fungsi.

"Dari awal saya usul kementerian 14-15 saja. Kementerian Perdagangan digabung dengan Kementerian Luar Negeri. Udah saya usulin dari dulu. Jadi miskin struktur, kaya fungsi," ucap Mardani.

"Sekarang kita udah lah menteri (ada) 34 tambah wamen, abis itu mau libur itu. Lho yang mau bekerja siapa, gitu?" sambungnya.

Menurut Mardani, wacana hari libur itu bukan pendidikan yang baik untuk masyarakat. Ia pun mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak membuang modal sosial dan lebih menyejahterakan masyarakat.

"Saya pikir ini bukan pendidikan politik yang baik, bukan pendidikan publik yang baik buat masyarakat. Kasihan pemerintah membuang-buang modal sosial. Kan pak Jokowi udah menang, nah gunakan kemenangan itu untuk menyejahterakan masyarakat," tegasnya.***dtc/mpc/bs

  • 0 komentar
  • Baca 82 kali