cache/resized/89223fafb7193a09af541cb2610486b2.jpg
Jakarta(MedanPunya) Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 ...
cache/resized/9e51edb2fb71b473d38ba9a7a712fc12.jpg
Washington(MedanPunya) Pemerintah Amerika Serikat tengah menyelidiki intensif apakah virus Corona ...
cache/resized/9a84fa7c035130d22fadbbf8666b577e.jpg
Medan(MedanPunya) Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Martuani Sormin meminta semua pihak mematuhi ...

Jakarta(MedanPunya) KPK mengatakan tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hingga tanggal 20 Februari 2020 masih rendah atau berada di angka 38,9 persen. KPK mengimbau para penyelenggara negara untuk segera menyetorkan LHKPN.

"Per 20 Februari 2020 tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional yang meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, dan BUMN/D masih relatif rendah, yaitu sebesar 38,90 persen. Dari total 356.854 wajib lapor, telah lapor 138.803 dan sisanya 218.051 belum lapor," kata Plt Jubir KPK Ipi Maryati kepada wartawan, Jumat (21/2).

Ipi mengatakan batas waktu untuk pelaporan LHKPN periodik berakhir pada tanggal 30 Maret 2020. Sedangkan, untuk pelaporan LHKPN khusus, batas waktu sudah berakhir pada tanggal 20 Februari 2020 kemarin.

Ipi mengatakan sejumlah penyelenggara negara yang wajib LHKPN sebagian sudah menyetorkan ke KPK. Antara lain staf khusus (stafsus) Presiden dan stafsus Wakil Presiden.

"Terkait kepatuhan lapor, untuk 7 orang staf khusus Presiden yang termasuk dalam wajib lapor khusus sudah terpenuhi 100% sesuai batas waktu pelaporan 20 Februari 2020 atau 3 bulan sejak yang bersangkutan diangkat dalam jabatan tersebut. Masih terdapat 4 dari 6 orang stafsus Presiden lainnya yang merupakan wajib lapor periodik belum menyampaikan laporannya. Batas waktu yang diberikan adalah 31 Maret 2020," ujar Ipi.

Sedangkan untuk stafsus Wakil Presiden, Ipi menyebut baru ada 1 dari 3 orang wajib lapor secara periodik yang sudah menyetorkan LHKPN. Selain itu, Ipi menambahkan masih ada 5 orang stafsus Wapres kategori wajib lapor khusus juga belum menyetorkan LHKPN.

"Untuk 8 orang stafsus Wakil Presiden tercatat 1 dari 3 wajib lapor periodik telah menyampaikan laporan hartanya. Sedangkan, 5 orang stafsus Wapres lainnya merupakan wajib lapor khusus dengan batas waktu 24 Februari 2020," sebutnya.

Kemudian, Ipi meminta anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) untuk segera menyetorkan LHKPN. Ipi mencatat dari 9 anggota Watimpres, 2 di antaranya masuk kategori pelaporan periodik dan 7 yang lain masuk kategori pelaporan khusus

"Untuk Wantimpres, dari 9 orang penyelenggara negara tercatat 2 orang merupakan wajib lapor periodik dan 7 lainnya adalah wajib lapor jenis khusus yang wajib menyerahkan laporan hartanya paling lambat 12 Maret 2020," sebut Ipi.

Sementara dari internal KPK, Ipi mengatakan para Pimpinan KPK dan anggota Dewan Pengawas KPK sudah menyetorkan LHKPN. Namun untuk pegawai KPK, Ipi mengatakan masih ada beberapa yang belum menyetorkan LHKPN.

"Sedangkan bagi wajib lapor periodik di lingkungan internal, KPK mewajibkan batas waktu penyampaian LHKPN adalah 28 Februari 2020. Per 20 Februari 2020 tercatat total 92,8% pegawai KPK telah menyampaikan laporan hartanya," kata Ipi.

Ipi mengatakan KPK juga mengapreasi sejumlah pemerintah daerah (Pemda) dan lembaga pemerintahan yang berinisiatif memajukan batas waktu pelaporan LHKPN. Menurut Ipi, upaya itu menunjukkan bentuk komitmen dan langkah awal pencegahan korupsi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara.

"Inisiatif untuk memajukan tenggat waktu pelaporan juga dilakukan oleh banyak instansi. Beberapa di antaranya adalah Pemkab Boyolali, DPRD Kab Boyolali, Pemkab Boalemo, Pemkab Tapanuli Selatan, Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, Kementerian Pertanian, Pemkot Batam, Pemkot Gorontalo, Pemkab Rote Ndao, dan BPJS Kesehatan. Instansi-instansi tersebut menetapkan batas waktu pelaporan beragam mulai dari 15 Januari hingga 28 Februari 2020 dengan beragam sanksi administratif," tuturnya.***dtc/mpc/bs

  • 0 komentar
  • Baca 124 kali