Cetak halaman ini

Jakarta(MedanPunya) Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI) Tulus Abadi meragukan data yang disampaikan pemerintah terkait perkembangan penyebaran virus corona di masyarakat.

Untuk itu, ia mendesak agar pemerintah dapat segera melakukan pengecekan secara massal guna memastikan kondisi kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

"Agar pemerintah segera melakukan tes Covid-19 secara masal, guna mengetahui keterpaparan sesungguhnya yang ada di masyarakat. Sebab data resmi yang disampaikan pemerintah patut diduga tidak mencerminkan data lapangan yang sesungguhnya," kata Tulus.

Pemerintah, imbuh dia, seharusnya dapat belajar dari negara lain yang telah mengalami outbreak penyakit ini.

Korea Selatan, misalnya, telah mampu melaksanakan tes massal terhadap warganya. Bahkan, sejumlah wilayah di negara itu telah ditutup guna menghindari penyebaran yang lebih luas.

Namun, alih-alih penanganan yang lebih baik, transparansi data yang disampaikan oleh pemerintah pun diragukan. Selain itu, ia menambahkan, masyarakat justru kesulitan ketika hendak memeriksakan kondisinya.

"Ironisnya masyarakat yang berinisiatif melakukan tes mandiri di rumah sakit juga mengalami kesulitan, karena antrian yang sangat panjang," kata dia.

Lebih jauh, ia menyarankan, agar pemerintah melakukan lockdown secara parsial, seperti melakukan larangan total penerbangan internasional ke Indonesia, dari mana pun asal negaranya.

"Bahkan YLKI meminta pemerintah secara serius menimbang lockdown untuk wilayah Jabodetabek, mengingat di area Jabodatabek merupakan epicentrum Covid-19, khususnya area Kota Jakarta," pungkasnya.

Sejauh ini, pemerintah mengonfirmasi 227 kasus positif Covid-19 di Indonesia. Dari jumlah itu, 11 orang telah dinyatakan sembuh dan 19 orang meninggal dunia.

Mereka yang sembuh tersebar di DKI Jakarta (9 kasus), Banten (1 kasus) dan provinsi lain yang tidak dirinci (1 kasus).

Kemudian, dari 19 kasus meninggal dunia, 12 di antaranya berada di DKI Jakarta. Sisanya, seperti di Bali, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara masing-masing satu kasus.***kps/mpc/bs

  • 0 komentar
  • Baca 117 kali