Rantauprapat(MedanPunya) Pemkab Labuhanbatu di Sumatera Utara (Sumut) menganggarkan Rp 2,4 miliar untuk biaya pembelian bahan makanan. Anggaran tersebut berada di sekretariat daerah.
Dilihat dari situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Rabu (1/9), terdapat 16 pengadaan bahan makanan. Dua di antaranya pengadaan bahan makanan pokok untuk bupati dan wakil bupati.
Anggaran makan untuk bupati berjumlah Rp 330 juta dan wakil bupati senilai Rp 300 Juta. Dari 16 pengadaan itu, ada pengadaan makanan untuk jamuan tamu, yakni Rp 671 juta. Diikuti makanan untuk rapat tamu sebesar Rp 501 juta.
Sementara itu, anggaran untuk jamuan tamu bupati dan wakil bupati masing-masing Rp 199 juta dan Rp 115 juta. Sedangkan 10 pengadaan lainnya senilai total Rp 336 juta dialokasikan untuk bahan makanan rapat internal Sekretariat Daerah Pemkab Labuhanbatu.
Ada juga anggaran untuk perlengkapan kantor, antara lain gorden dan taplak meja, sebesar Rp 126 juta.
“Belanja Modal Alat Kantor Lainnya. Uraian pekerjaan gorden, taplak meja. Volume pekerjaan 4 set, 6 buah. Total pagu Rp 126.192.000. Metode pemilihan pengadaan langsung,” demikian keterangan tertulis di situs LKPP.
Ada juga pengadaan karpet Rp 4,5 juta per meter dengan total nilai Rp 54 juta. Dalam Rekapitulasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) LKPP, ada dua pengadaan karpet atau ambal yang dilakukan, yakni Rp 18 juta untuk 4 meter dan Rp 36 juta untuk 8 meter.
Kepala Bagian Keuangan Setdakab Labuhanbatu, Rizal Sali, mengatakan pihaknya yang menyusun anggaran tersebut. Rizal mengatakan pihaknya hanya menampung usulan dari 12 bagian yang ada di Setdakab Labuhanbatu.
“Kalau kita hanya menghimpun, bukan semua kita rencanakan, melalui kita untuk mereka (12 bagian) menggunakan,” kata Rizal.
“Jadi gini, dalam kegiatan itu ada rapat, ada makan-minum bupati, rumah tangga bupati, termasuk makan-minum kegiatan yang ada di pendopo,” sambungnya.
Rektor Universitas Labuhanbatu, Ade Parlaungan Nasution, mengkritik kebijakan tersebut. Ade mengatakan kebijakan ini menunjukkan kurangnya kepekaan eksekutif maupun legislatif terhadap kondisi masyarakat.
“Hampir 80 persen APBD masih dari pusat dan provinsi. Artinya dalam kondisi normal saja pun, jika ingin bermewah-mewah, mereka seharusnya meningkatkan PAD terlebih dahulu. Apalagi dalam kondisi begini, semakin berat kesalahan mereka,” kata Ade.
Dia mengatakan Pemkab Labuhanbatu seharusnya mencontoh kebijakan pemerintah daerah (pemda) di Jawa Barat. Di mana, menurutnya, banyak menghilangkan pagu anggaran yang rendah skala prioritasnya dan diarahkan ke penanganan COVID-19. APBD Labuhanbatu 2021 sendiri berjumlah Rp 1,3 triliun.
“Di Indonesia ini Jawa Barat-lah yang paling bagus penanganan COVID-nya. Harusnya mereka (Pemkab dan DPRD Labuhanbatu) tahu itu, dan menirunya,” ucapnya.***dtc/mpc/bs