Pematangsiantar(MedanPunya) Seorang anak yang melaporkan ayahnya karena dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Sumatera Utara (Sumut), MF, sempat menjadi tersangka gara-gara ayahnya membuat laporan balik. Kini, ayahnya yang merupakan perwira polisi, Ipda P, telah mencabut laporan balik tersebut.
“Ini Pak P sendiri sudah mencabut laporan pengaduannya kepada anaknya,” kata Kapolres Pematangsiantar AKBP Boy Sutan Siregar, Senin (18/10).
Boy tidak menjelaskan alasan P mencabut laporan itu. Boy menyebut pencabutan laporan telah diterima pihaknya.
“Iya kemarin saya baru lihat memang sempat dijadikan tersangka dari proses penyidikan, namun sudah dicabut,” kata Boy.
Sebelumnya, MF ditetapkan sebagai tersangka dari laporan balik ayahnya Ipda P. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah MFA melaporkan ayahnya itu dalam kasus KDRT.
“Hal ini tentunya sangat ironis bagi kami di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Sumut. Bayangkan, anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan ayah kandungnya sendiri malah menjadi tersangka atas laporan balik ayahnya yang notabene merupakan oknum anggota Polri berpangkat Ipda di Polres Pematangsiantar,” kata Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Sumut, Komalasari, Minggu (17/10).
Laporan MFA kepada ayahnya itu bernomor LP/2332/XII/2020/SUMUT/SPKT tanggal 3 Desember 2020 tanggal 3 Desember 2020. Komalasari menilai laporan mereka ke Polres Pematangsiantar itu tidak ditindaklanjuti. Untuk itu mereka membuat laporan ke Polda Sumut.
Sementara laporan dari Ipda PJ kepada MFA bernomor LP/27/I/2021/SU/STR tanggal 14 Januari 2021. MFA kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada 8 Oktober 2021. Dia menilai penetapan ini tidak tepat.
“Dari proses panjang laporan kasus kekerasan terhadap anak dan KDRT yang dialami korban MFA ini, kemudian muncul laporan balik dari pelaku yang kita simpulkan sebagai rekayasa dengan tujuan untuk menghentikan laporan Y dan MFA terhadap pelaku. Terlebih luka yang dialami pelaku dalam laporannya pada tanggal 14 Januari 2021 itu soal peristiwa yang terjadi pada 2 Desember 2020, kan aneh kalau laporan itu diterima,” tutur Komalasari.***dtc/mpc/bs