Washington(MedanPunya) Amerika Serikat (AS) mengumumkan bahwa diplomat-diplomat senior China kini wajib mendapatkan izin Departemen Luar Negeri sebelum mengunjungi kampus-kampus AS atau menggelar acara budaya dengan kehadiran lebih dari 50 orang di luar fasilitas misi diplomatik.
Otoritas AS memberlakukan aturan baru untuk membatasi pergerakan diplomat China di wilayahnya. Langkah ini dimaksudkan merespons pembatasan serupa yang diterapkan otoritas China terhadap diplomat AS di negara tersebut.
Di sisi lain, langkah ini juga diumumkan saat pemerintahan Presiden Donald Trump tengah gencar menyelidiki dugaan operasi mempengaruhi dan spionase oleh China di wilayah AS.
Departemen Luar Negeri AS menyatakan pihaknya juga akan mengambil tindakan untuk memastikan seluruh akun media sosial milik Kedutaan Besar China maupun Konsulatnya ‘diidentifikasi dengan benar’.
“Kami hanya menuntut timbal balik,” tegas Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, dalam konferensi pers.
“Akses untuk diplomat-diplomat kami di China harus mencerminkan akses yang dimiliki diplomat China di Amerika Serikat, dan langkah hari ini akan membawa kita secara substansial ke arah itu,” jelasnya.
Kedutaan Besar China di Washington DC menyebut langkah tersebut sebagai ‘pembatasan dan penghalang yang tidak dibenarkan bagi personel diplomatik dan konsulat China’ yang ‘bertentangan dengan nilai keterbukaan dan kebebasan yang selama ini diklaim pihak AS’.
Lebih lanjut, Pompeo mengungkapkan bahwa Departemen Luar Negeri AS baru-baru ini menulis surat kepada pihak pengelola universitas-universitas AS yang isinya memperingatkan mereka soal ancaman yang diberikan oleh Partai Komunis China.
“Ancaman ini bisa datang dalam bentuk pendanaan ilegal untuk penelitian, pencurian kekayaan intelektual, intimidasi terhadap mahasiswa asing dan upaya perekrutan bakat yang tidak jelas,” sebutnya.
Pompeo menyatakan bahwa pihak universitas bisa membantu memastikan mereka memiliki investasi bersih dan dana abadi dengan mengungkapkan perusahaan-perusahaan China yang terlibat pendanaan semacam itu dan melepaskan perusahaan yang terkait pelanggaran HAM.
Langkah terbaru AS ini semakin lebih ketat dibandingkan aturan sebelumnya pada Oktober tahun lalu, yang mewajibkan diplomat AS memberi pemberitahuan soal pertemuan dengan pejabat negara bagian dan pejabat lokal di lembaga pendidikan dan pusat penelitian AS.
Tidak hanya itu, Departemen Luar Negeri AS juga mewajibkan outlet media China untuk mendaftar sebagai perwakilan luar negeri dan mengumumkan pada Maret lalu, bahwa pihaknya mengurangi jumlah jurnalis yang boleh bekerja di kantor-kantor media besar China di wilayah AS. Jumlahnya dikurangi dari 160 jurnalis menjadi hanya 100 jurnalis saja.***dtc/mpc/bs
