Paris(MedanPunya) Konflik Timur Tengah memicu ketegangan diplomatik antara Prancis dan Amerika Serikat (AS) di forum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Ini menjadi ketegangan terbuka pertama antara kedua negara yang bersekutu itu sejak Presiden Joe Biden menjabat.
Meskipun terus mendapat penolakan AS, Prancis mengajukan draf lain untuk resolusi Dewan Keamanan PBB yang isinya menyerukan diakhirinya permusuhan antara Israel dan Hamas, juga menyerukan akses kemanusiaan ke wilayah Jalur Gaza.
Menurut naskah yang didapatkan AFP, draf itu ‘menuntut penghentian segera permusuhan’ dan menyerukan ‘intensifikasi dan percepatan upaya-upaya diplomatik dan dukungan untuk solusi dua negara yang dirundingkan’.
Naskah itu telah beredar di kalangan 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB, yang memiliki waktu hingga Kamis (20/5) waktu setempat untuk mempertimbangkannya. Prancis belum memberikan indikasi soal kapan voting akan digelar untuk draf resolusi itu.
AS diketahui berulang menggunakan hak veto terhadap resolusi serupa dalam beberapa hari terakhir, dengan menegaskan pihaknya sedang mengupayakan cara lain untuk menyelesaikan krisis.
Draf terbaru yang diajukan Prancis — diumumkan pada Selasa (18/5) malam — dengan cepat menuai respons keras dari AS yang mengisyaratkan akan kembali menggunakan hak veto jika dibutuhkan.
“Kami fokus pada upaya diplomatik intensif yang sedang dilakukan untuk mengakhiri kekerasan dan bahwa kami tidak akan mendukung tindakan yang kami yakini membahayakan upaya-upaya deeskalasi,” demikian penegasan juru bicara misi diplomatik AS di PBB.
Pada saat yang sama, Biden mengumumkan dirinya baru saja memberitahu langsung Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, bahwa dirinya mengharapkan ‘deeskalasi signifikan’ pada Rabu (19/5) waktu setempat — menyoroti pendekatan kontras terhadap konflik tersebut.
Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian, menuturkan bahwa ‘posisi Amerika akan cukup menentukan’. “Memang benar kita telah melihat Amerika Serikat sedikit berada di belakang semua ini,” cetusnya.
Saat mengumumkan draf itu, Istana Kepresidenan Prancis atau Elysee Palace menyatakan ‘penembakan harus dihentikan, waktunya telah tiba untuk gencatan senjata dan Dewan Keamanan PBB harus menangani masalah itu’.***dtc/mpc/bs
