Medan(MedanPunya) Kredit konsumsi di Sumut naik menjadi Rp 71,56 triliun per Mei 2023. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, kenaikan realisasi kredit sebesar 7,47 persen itu karena menjelang kampanye Pemilu 2024.
“Ada peningkatan kredit konsumtif karena kegiatan ekonomi kita masih mengandalkan konsumsi rumah tangga. Mungkin ini (kredit konsumtif) ada kaitannya dengan adanya persiapan untuk kampanye,” ungkap Kepala OJK Kantor Regional 5 Sumbagut, Bambang Mukti Riyadi, Selasa (25/7).
Bambang menyebutkan bahwa kegiatan ekonomi terkait kredit kerja menjelang kampanye seperti cetak spanduk, sewa lapangan, dan lainnya.
“Banyak kegiatan ekonomi yang muncul seperti cetak kaus, cetak spanduk, sewa lapangan, maupun mobilisasi masa. Kalau konteks penarikannya sesuai profilnya, itu mendorong kegiatan ekonomi,” ujarnya.
Namun begitu, Bambang menyebutkan bahwa penyaluran kredit yang diawasi OJK dilihat dari profil pemohon kredit.
“Cuma yang kita warning itu, katanya untuk modal kerja, misalnya kapasitas perusahaannya cuma butuh modal kerja Rp 50 juta, tapi karena mau kampanye naik jadi Rp 500 juta. Ini pengawas kami langsung pelototi. Siapa yang minjam, untuk apa? Ini yang selalu kita awasi,” tutur Bambang.
Lanjut Bambang, pemohon kredit, khususnya kredit konsumtif juga harus memberikan jaminan setimpal dengan nilai kredit yang disalurkan.
“Kalau misalnya minta kredit, jaminannya dong kredit. Ini di luar profilnya. Ya boleh saja untuk bisnis, tapi untuk sisi keamanan prudensial, jamin dong yang lebih. Kalau kemarin jaminannya 1 rumah, ini naik 10 kali lipat ya 10 rumah lah. Kalau ada apa-apa, rumah itu bisa dijual untuk mengembalikan dana masyarakat. Untuk 2024 nanti, awareness kita muncul,” lanjutnya.
Sementara itu, kredit investasi justru mengalami penurunan 1,25 persen secara tahunan menjadi Rp 67,08 triliun. Hal serupa juga terjadi kepada kredit investasi yang ikut terkontraksi 8,52 persen menjadi Rp 110 triliun per Mei 2023.
“Kalau kredit modal kerja ini terjadi bibit sawit, manufaktur yang harusnya meningkat. Ini turun mungkin pengaruh dari harga sawit yang naik turun. Inilah yang kita bicarakan dengan Gubernur, Bupati, maupun Wali Kota agar bagaimana menaikkan nilainya. Kalau kredit investasi dan modal kerja naik, struktur ekonominya akan semakin baik, jangan hanya mengandalkan kredit konsumsi aja,” pungkasnya.***dtc/mpc/bs