Jakarta(MedanPunya) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berhasil berkontribusi kepada penerimaan negara sebesar Rp 9 triliun selama tahun 2020. Kontribusi itu berasal dari hasil analisis dan pemeriksaan dalam penegakan hukum di bidang perpajakan.
Hal itu diungkapkan Kepala PPATK, Dian Ediana Rae dalam acara Pertemuan Koordinasi Tahunan dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT Tahun 2021 yang digelar secara virtual, Kamis (14/1).
“Selama 2020, pemanfaatan hasil analisis dan pemeriksaan PPATK telah menghasilkan kontribusi penerimaan negara sebesar RP 9 triliun,” kata dia.
Dian mengungkapkan potensi tindak pendanaan pencucian uang yang terjadi di sektor perpajakan nilainya mencapai Rp 20 triliun di tahun 2020.
PPATK, dikatakan dia bisa berkontribusi sebesar Rp triliun kepada kas negara dikarenakan adanya kerja sama dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.
“Khususnya dalam menghadapi tindak pidana pajak, kepabeanan, dan tindak pidana cukai di Indonesia,” jelasnya.
Berdasarkan laporan PPATK, Dian mengungkapkan tindak pidana korupsi masih menjadi persoalan serius yang perlu mendapat perhatian semua pihak. Hasil analisis dan pemeriksaan PPATK, tindak pidana korupsi didominasi oleh kasus-kasus yang melibatkan pejabat pemerintahan, kepala daerah, dan BUMN.
“Degan modus utama terkait penerimaan gratifikasi atas suap, perizinan, dan pengadaan barang dan jasa,” ungkapnya.***dtc/mpc/bs
