Jakarta(MedanPunya) Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal II 2023 tercatat sebesar US$ 396,3 miliar atau setara Rp 6.063 triliun (asumsi kurs Rp 15.300). Jumlah itu turun dibandingkan dengan ULN akhir kuartal I 2023 yang sebesar US$ 403,2 miliar.
Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi 1,4% (yoy), melanjutkan kontraksi pada kuartal sebelumnya yang sebesar 1,9% (yoy). Kontraksi itu terutama bersumber dari penurunan ULN sektor swasta.
Posisi ULN pemerintah pada kuartal II 2023 tercatat sebesar US$ 192,5 miliar, turun dibandingkan posisi kuartal sebelumnya yang sebesar US$ 194,0 miliar. Secara tahunan masih tumbuh 2,8% (yoy).
Penurunan posisi ULN pemerintah secara kuartalan disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman luar negeri dan global bond yang jatuh tempo. Sementara itu, penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik meningkat seiring dengan sentimen positif pelaku pasar global yang tetap terjaga.
“Pemerintah tetap berkomitmen mengelola ULN secara hati-hati, efisien dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu,” bunyi keterangan resmi Bank Indonesia (BI), Selasa (15/8).
Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN pemerintah terus diarahkan untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas, khususnya dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian perekonomian global.
Dukungan ULN tersebut mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,1% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,0%), jasa pendidikan (16,8%), konstruksi (14,2%), serta jasa keuangan dan asuransi (10,1%). Posisi ULN pemerintah disebut relatif aman dan terkendali, mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8% dari total ULN pemerintah.
Sementara posisi ULN swasta pada kuartal II 2023 tercatat sebesar US$ 194,4 miliar, turun dibandingkan dengan posisi pada kuartal sebelumnya sebesar US$ 199,7 miliar. Secara tahunan ULN swasta mengalami kontraksi 5,6% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 3,0% (yoy).
Perkembangan tersebut dikontribusikan oleh makin dalamnya kontraksi ULN lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) masing-masing sebesar 7,4% (yoy) dan 5,1% (yoy), dibandingkan dengan kontraksi triwulan lalu yang masing-masing tercatat sebesar 3% (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,2% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,4% terhadap total ULN swasta.
“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada triwulan II-2023 tetap terkendali, tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,3% dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 30,1%,” jelas BI.
Selain itu, struktur ULN Indonesia disebut tetap sehat yang ditunjukkan oleh dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,7% dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian,” pungkasnya.***dtc/mpc/bs