Medan(MedanPunya) Fraksi PKS DPRD Sumut memiliki cara unik untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM yang diumumkan pemerintah, akhir pekan lalu. Di sela-sela Rapat Paripurna, para anggota fraksi menginterupsi paripurna dan mengangkat kertas berisi penolakan.
Dilihat Senin (5/9), terlihat sejumlah anggota DPRD dari F-PKS memegang kertas yang berisi penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Wakil Ketua DPRD Sumut dari F-PKS, Misno juga memegang kertas itu saat interupsi dilakukan.
“PKS menolak kenaikan harga BBM,” demikian tulisan dalam kertas itu.
Interupsi yang mereka lakukan ini saat Rapat Paripurna membahas Ranperda APBD Sumut tahun anggaran 2023. Gubernur Sumut Edy Rahmayadi juga hadir saat acara itu.
Juru bicara F-PKS, Ahmad Hadian, mengatakan pihaknya menyatakan dengan tegas menolak kenaikan harga BBM. Hadian kemudian menyebut PKS meminta agar kenaikan harga BBM itu dibatalkan.
“Saya mewakili Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara, juga mewakili seluruh konstituen PKS dan rakyat Sumatera Utara yang bersepakat dengan kami menyatakan dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga tersebut,” sebut Hadian.
Hadian mengatakan pihaknya menolak karena menilai naiknya harga BBM akan berdampak terhadap naiknya harga barang. Karena kenaikan harga itu, masyarakat akan semakin sengsara.
“Ini tentunya akan sangat memberatkan rakyat yang baru saya pulih dari hempasan Pandemi COVID-19. Kenaikan harga BBM ini sangat tidak sesuai dengan jargon pemerintah yang digaungkan pada tanggal 17 Agustus yang lalu yaitu Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat,” jelasnya.***dtc/mpc/bs
