Medan(MedanPunya) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi telah menyebutkan sejumlah syarat ketat jika kabupaten-kota mau menggelar sekolah tatap muka saat pandemi Corona. DPRD Sumut menilai syarat ketat tersebut sudah tepat asal dilaksanakan.
“Sah-sah saja untuk menerapkan protokol kesehatan dan tidak perlu konfirmasi (ke DPRD) juga tidak ada persoalan karena memang itu mengikuti protokol kesehatan dan berlaku umum,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Sumut Hendra Cipta, Rabu (30/12).
Hendra mengatakan pihaknya khawatir penyebaran virus Corona terhadap para siswa dan guru di luar sekolah jika belajar tatap muka jadi dimulai awal 2021. Menurutnya, sulit untuk mengatur kegiatan para siswa saat menuju dan pulang dari sekolah.
“Tantangannya itu bukan di sekolah yang kita khawatirkan. Karena di sekolah itu penerapan protokol kesehatan sudah ada standarnya, ada tempat cuci tangan dan macam-macam sudah disiapkan sekolah. Semua sekolah yang kami kunjungi sudah ada, persoalannya yang akan muncul dan harus diantisipasi pemerintah justru bukan di sekolahnya,” ucap Hendra.
Dia mengatakan ada potensi siswa berkumpul setelah pulang sekolah. Selain itu, dia mewanti-wanti potensi penyebaran virus Corona di angkutan seperti angkot saat para siswa dan guru berangkat atau pulang sekolah.
“Misalnya gini, ada siswa-siswi yang sekolah menggunakan angkutan umum. Apakah angkutan umum kita sudah sesuai protokol kesehatan. Ini harus diatur. Rata-rata anak kita menggunakan angkutan umum. Itu yang kami sampaikan ke dinas terkait, ini yang harus diantisipasi lintas instansi,” tuturnya.
Hendra menyebut penerapan protokol kesehatan di angkot dan angkutan umum lainnya masih buruk. Contohnya, kata Hendra, warga yang menggunakan angkutan umum masih duduk tanpa jarak.
“Harus diatur angkot kita seperti apa, angkutan umum kita harus diatur. Betul nggak angkutan umum kita sudah menerapkan protokol kesehatan,” ucapnya.
“Jadi masalahnya itu bukan di sekolah, saat menuju dan pulang ini harus dipikirkan solusinya seperti apa oleh pemerintah provinsi. Sekolah-sekolah juga harus menyelesaikan itu. Kalau di daerah pedesaan mungkin tidak terlalu bermasalah, tapi seperti di Medan itu harus berhati-hati,” sambung Hendra.
Sebelumnya, Edy membuat sederet syarat ketat bagi kabupaten/kota yang hendak menggelar pembelajaran tatap muka di sekolah saat pandemi Corona. Syarat itu, kata Edy, harus dipenuhi seluruhnya.
Syarat yang pertama adalah pengurangan jumlah siswa dalam kelas. Waktu pelajaran juga harus dikurangi.
Syarat yang kedua adalah penerapan protokol kesehatan. Sekolah harus menyediakan masker, tempat cuci tangan, dan menjaga jarak siswa saat berada di sekolah.
Untuk syarat ketiga, Edy mengatakan harus ada pemeriksaan kesehatan kepada seluruh guru yang akan mengajar. Para guru nantinya akan mengikuti rapid test antigen.
“Syarat keempat adalah dia daerah itu harus hijau, tak boleh oranye, apalagi merah. Itu tadi saya tekankan ke bupati dan wali kota tidak sembarang buat pendidikan tatap muka,” ucap Edy.***dtc/mpc/bs
