Medan(MedanPunya) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mengatakan pihaknya menemukan penggunaan dana desa untuk kegiatan tak produktif. Salah satunya, kata Edy, adalah bimbingan teknis (bimtek) ke Bali.
Hal tersebut disampaikan Edy dalam sambutan di acara ‘Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Bumdes dan Sosialisasi Permendes 18 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 di Hotel Le Polonia, Medan, Rabu (4/11).
“Kami berusaha sedapat mungkin, kami lakukan, kami dibantu Bapak Kadin, Bapak Kepala BI, selalu melakukan evaluasi. Satu persatu kami tanyakan kepala desa dalam melakukan penganggaran dana desa ini. Kami masih banyak menemukan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Contoh masih cenderung bimtek dan bimtek. Ini yang kami selalu, kenapa harus bimtek? Belajar, belajar dan belajar, pembinaan, pembinaan dan pembinaannya lebih banyak ke Bali. Kalau nggak ke Bali, ke daerah-daerah yang sambil dikunjungi,” kata Edy.
Acara ini sendiri dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar. Edy meminta arahan dari Abdul Halim agar dana desa bisa dipakai untuk kegiatan produktif.
“Ini mungkin yang perlu kita sama-sama, kami mohon arahannya, mohon bantuannya, sehingga jelas apa yang harus bisa dilakukan khususnya tentang regulasi. Memang benar UU menyatakan bahwa gubernur itu perwakilan pusat di daerah. Tetapi ada UU lain yang mengatur tentang wewenang kabupaten dan kota dalam mengelola desa, kecamatan. Bapak Menteri, ini perlu masukan sehingga Sumut juga bisa eksis, lebih aktif dan lebih produktif sampai ke tingkat desa,” ujar Edy.
Edy mengatakan sebenarnya dana desa yang diterima Sumut meningkat setiap tahunnya. Untuk tahun 2020, katanya, Sumut menerima dana desa senilai Rp 5,4 triliun.
“Pak Menteri yang saya hormati, sesuai visi misi Sumut, membangun desa menata kota, sebenarnya kita bisa bersama sama mengefektifkan dana ini, saya yakin dengan terbangunnya desa, kota pasti tertata,” tuturnya.
“Saya melihat negara begitu besar perhatiannya, tiap tahun meningkatkan dana desa, tapi secara kenyataan, riil, kami mohon maaf Pak Menteri, belum bisa mewujudkan sasaran sasaran yang menjadikan perintah pusat dalam menyejahterakan rakyat,” sambung Edy.***dtc/mpc/bs
