Medan(MedanPunya) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi meminta KPK mendampingi pihaknya terkait penuntasan konflik agraria di Sumut. Edy mengatakan masalah agraria di Sumut adalah yang tersulit di dunia.
“Inilah awal harus kita selesaikan soal agraria ini dan seluruh dunia, bukan hanya seluruh Indonesia, persoalan pertanahan yang paling berat adalah di Sumatera Utara,” kata Edy dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah se-Sumatera Utara di Medan, Kamis (27/8).
Dia mengatakan masalah pertanahan di Sumut sulit diselesaikan karena banyak tanah yang tumpang tindih. Dia pun meminta pendampingan dari KPK agar penuntasan konflik agraria di Sumut berjalan dengan baik.
“Sejak reformasi ’98 sudah saling tindih bertindih mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang salah semua sudah tidak bisa kita tentukan lagi. Untuk itu, Bapak Firli kami mohon dengan segala hormat, kami sudah sepakat dengan Forkopimda akan menyelesaikan hal ini. Baik dari Kapolda, Kajati, Pangdam kami akan bersama-sama menyelesaikan ini,” ujarnya.
“Kemarin dari Pak Wamen (Wamen ATR Surya Tjandra) menyampaikan bahwa nanti ke depan BPN ini akan salah satu sebagai Forkopimda, Alhamdulillah. Ini nggak Forkopimda juga diundang terus dan setiap diundang, makan-makannya sedikit, kerjanya yang banyak. Saya ingin, Pak Firli, dampingi kami,” sambungnya.
Dia mengatakan pendampingan KPK dalam penuntasan konflik agraria penting. Salah satunya, kata Edy, konflik agraria di Sumut sudah terjadi cukup lama dan berpotensi banyak terjadi gesekan.
“Ada hal-hal yang bergesekan di sana sini karena sudah sekian lama persoalan ini didiamkan. Diselesaikan, tapi tidak komprehensif. Kami mohon ini, kita lakukan secara komprehensif tapi kami didampingi, total didampingi,” ucapnya.***dtc/mpc/bs
