Medan(MedanPunya) Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting, mengkritik sikap Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi yang masih tak mengizinkan belajar tatap muka digelar di sekolah. Baskami menilai Edy membuat keputusan secara sepihak.
“Kita jangan mengambil sikap sendiri, koordinasi dengan kepala daerah,” kata Baskami kepada wartawan, Selasa (8/6).
Baskami mengatakan Edy seharusnya berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota untuk mengetahui situasi di daerah. Menurut Baskami, bupati dan wali kota juga memiliki tanggung jawab menentukan kebijakan di daerahnya.
“Saya pikir bupati dan wali kota juga punya tanggung jawab. Kita koordinator boleh, yang mengetahui daerah itu gimana situasinya kan bupati/wali Kota,” ucapnya.
Baskami mengatakan dirinya sudah menyarankan Edy mengumpulkan bupati dan wali kota untuk membahas sekolah tatap muka. Baskami meminta Edy mengizinkan sekolah tatap muka digelar karena belajar daring terlalu lama bisa berdampak buruk ke anak-anak.
“Saya sudah usulkan supaya Gubernur mengumpulkan kepala-kepala daerah, bupati dan wali kota. Diundang dulu mereka, membicarakan keputusan menteri, dibicarakan sama-sama,” tutur Baskami.
“Daring ini kan udah dua tahun, nggak bagus ke anak-anak. Tapi karena supaya anak anak terhindar dari COVID, ya okelah. Tapi kalau bertanggungjawab dia kepala daerahnya, yes, apa salahnya dibuka. Tapi dengan prokes ketat,” imbuhnya.
Sebelumnya, Gubsu Edy mengatakan belum mengizinkan sekolah tatap muka. Edy mengatakan hal itu dilakukan agar tidak menimbulkan korban COVID-19.
“Tatap muka belum saya izinkan. (Izinnya) tergantung nanti situasi, tadi kan baru dijawab COVID-19 masih menghantui kita,” kata Edy di Rumah Dinas Jabatan Gubsu, Medan, pada Kamis (3/6).
“Tak mungkin anak sekolah kita korbankan hanya gara gara kita menuntut pendidikan tatap muka,” tambahnya.
Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengungkapkan 30% sekolah di seluruh Indonesia telah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Angka tersebut naik dari yang sebelumnya hanya 21%.
“Hari ini baru saja data masuk dan angka ke 30%. Sekarang 30% dari sekolah di Indonesia telah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi angka ini sudah bukan 21%,” ujar Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Senin (31/5).
Nadiem mengungkapkan alasan masih banyak sekolah belum melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Berdasarkan survei, kata Nadiem, pemerintah daerah dan Satgas COVID-19 setempat tidak memberikan izin kepada pihak sekolah.
“Pada saat disurvei, bagi yang belum melaksanakan tatap muka, mayoritas dari mereka menyebut alasan kenapa belum melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, itu adalah yang mayoritas menjawab bahwa pemda atau Satgas COVID-19 daerahnya belum mengizinkan,” katanya.***dtc/mpc/bs
