Medan(MedanPunya) Para pedagang Pasar Kampung Lalang menggelar demonstrasi di kantor Wali Kota Medan Bobby Nasution. Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi yang sedang bertamu di kantor Bobby tampak ikut keluar menemui para pendemo.
“Kami dari pedagang Pasar Kampung Lalang beserta pedagang tradisional lainnya di Kota Medan, hari ini datang menuntut perlindungan dari pimpinan daerah kita kepada Wali Kota dan kebetulan tadi ada Gubernur juga, jadi puji Tuhan kami diterima,” kata Ketua Pedagang Pasar Kampung Lalang, Megawati Silalahi, di depan kantor Wali Kota Medan, Senin (31/1).
Megawati mengatakan pihaknya telah menyampaikan tuntutan kepada Edy dan Bobby. Mereka meminta pemerintah menertibkan kawasan Pasar Kampung Lalang.
“Sebagai bukti itu mungkin bisa lihat jalan dari akses Kampung Lalang ke Binjai saat-saat pagi dan sore tidak bisa lewat akibat adanya pedagang-pedagang liar kaki lima. Atau jalan akses dari Pasar Gatot Subroto menuju Kelambir juga padat sampai mengganggu ketertiban umum,” sebut Megawati.
“Jadi kami meminta itu ditertibkan, karena pasar ilegal ini lebih bisa makan ketimbang kami pasar legal yang membayar retribusi. Kami membayar retribusi bulanan kepada PD Pasar. Jadi kami ini sudah dizalimi. Kalau ada pasar tandingan tentunya yang hidup itu preman-preman ya. Mereka mengelola, jadi kami ini dikemanain. Kami minta pedagang liar ditertibkan dan Pasar Kampung Lalang itu fasilitasnya dibenahi. Karena tidak layak pakai,” tambah Megawati.
Megawati mengatakan Edy dan Bobby telah menerima keluhan para pedagang. Dia menyebut Edy dan Bobby berjanji segera menindaklanjuti tuntutan mereka.
“Gubernur dan Wali Kota bilang akan ditindaklanjuti secepatnya,” ujar Megawati.
Edy Rahmayadi dan Bobby Nasution tampak keluar menemui para peserta aksi. Bobby menyebut salah satu masalah yang ada di pasar adalah preman.
“Ini waktunya pas kali kebetulan Pak Gubernur lagi berkunjung ke kantor kota dan alhamdulillah ini bisa kami dengarkan bersama,” kata Bobby di depan para pendemo.
“Memang sekarang banyak yang keluar, berdagangnya keluar karena dianggap kalau berdagang di dalam bangunan itu tidak mendapatkan keuntungan. Salah satunya karena bukan mereka yang ingin keluar ruang, karena memang ada pedagang liar yang di luar yang mengambil market mereka,” sambungnya.
Bobby berjanji pasar yang di Medan akan ditertibkan. Dia berharap para pedagang juga membantu Pemko Medan menata pasar.
“Jadi saya mohon, nanti sama-sama kita turun ke lapangan, turun ke jalan atau ke pasar, bantu kami juga, karena untuk melawan premanisme ini nggak cukup pemerintah, harus kolaborasi dengan elemen masyarakat, terkhusus aliansi yang benar-benar terdampak negatif dengan hadirnya premanisme di sekitar pasar,” ujar Bobby.
Sementara itu, Edy mengatakan dirinya datang ke kantor Bobby untuk membahas penertiban pedagang di samping kantor Pemprov Sumut. Dia menyebut penertiban tak bisa hanya dilakukan dengan menggusur para PKL.
“Saya datang ke sini juga untuk membahas itu, saya datang ke sini mau minta izin sama Pak Wali Kota. Saya akan menggeser kaki lima yang di samping (kantor) Pemprov, tapi tak bisa juga menggeser terus hanya mengusir orang. Mereka juga rakyat kita. Saya akan menempatkan orang-orang itu ke dalam,” kata Edy di hadapan para pendemo.
“Untuk itu, saya sampaikan nanti ke Pak Wali, jangan Pak Wali nanti digesek-gesek. Ini kan orang suka kali menggesek-gesek ini. Keberhasilan Wali Kota berarti keberhasilan Gubernur,” tambah Edy.
Edy mengatakan Pemprov Sumut dan Pemko Medan selalu berkoordinasi. Dia mengatakan dirinya ikut menemui para pendemo karena memang sedang membahas penertiban pedagang dengan Bobby.
“Kami koordinasi, makanya salah satu itu yang ingin saya omongin adalah ketertiban pasar, ini nggak tahu kok hari ini jadi pas gitu waktunya, karena tidak ada jadwal kami hari ini ketemu. Ya rezeki, jodoh,” ujar Edy.
Edy mengatakan penertiban pasar bakal terus dilakukan menjelang PON 2024 yang bakal digelar di Sumut. Dia juga meminta tak ada lagi aksi premanisme di Sumut ini.
“Ke depan ini perlu tertib tadi yang kita katakan, tamu kita sebentar lagi akan datang, Hari Pers Nasional 2023, 2024 PON, 34 provinsi nanti ada di Sumut. Kalau kita masih seperti ini rusak semuanya. Ini harus kita tata dengan baik. Setuju ini? Setuju. Jadi kita memang bertekad untuk itu, jadi kita sama-sama tak adalah premanisme, sudah waktunya tak boleh ada premanisme,” sebut Edy.***dtc/mpc/bs