Medan(MedanPunya) Pengaspalan jalan di area rumah dinas Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) yang menggunakan anggaran Rp 2 miliar mulai dikerjakan. Pengerjaan dilakukan di tengah kritik dari berbagai pihak.
Pantauan di lokasi, Kamis (16/12), terlihat sejumlah alat berat berada di lokasi untuk mengerjakan proyek pengaspalan tersebut.
Ada mesin yang digunakan untuk mengeruk aspal lama. Aspal yang telah dikeruk kemudian dimasukkan ke dalam truk.
Ada sejumlah pekerja yang mengoperasikan mesin pengeruk aspal itu. Ada juga pekerja yang melakukan pengukuran di lokasi.
Sebagian aspal di rumdin ini terlihat sudah dikeruk. Ada juga sisa-sisa tanah dan aspal dari hasil pengerukan.
“Iya (pengerjan aspal),” kata seorang pekerja.
Sebelumnya, Pemprov Sumut menganggarkan Rp 2 miliar untuk pengaspalan rumah dinas gubernur. Proyek itu menggunakan APBD 2021.
Dilihat dari LPSE Sumut, proyek tersebut diberi nama pengaspalan rumah dinas gubernur dengan kode tender 21066027.
“Tender sudah selesai,” demikian tertera dalam situs tersebut.
Tender tersebut berada pada satuan kerja Biro Umum dan Perlengkapan Pemprov Sumut. Dana untuk tender itu berasal dari APBDP 2021. Dalam situs tersebut, tanggal pembuatan tender ditulis 9 November 2021.
“Nilai pagu paket Rp 2.001.442.500 (Rp 2 miliar). Nilai HPS paket Rp 1.998.386.375,71 (Rp 1,9 miliar,” demikian tertulis di situs LPSE Sumut.
Proyek pengerjaan aspal itu pun menuai kritik. PDIP menilai wajar jika warga Liang Melas Datas, Karo, langsung mengadu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk perbaikan jalan.
“Berdasarkan hal tersebutlah rakyat seperti yang dilakukan oleh warga Liang Melas Datas langsung ke Presiden mengadukan keluh kesahnya terhadap jalan yang rusak parah,” ucap Aswan kepada wartawan, Jumat (10/12).
Aswan mengatakan rakyat Liang Melas Datas mengadu ke Jokowi karena menilai mereka tidak akan ditanggapi jika mengadu ke Pemprov Sumut. Aswan menuding Gubsu Edy Rahmayadi mementingkan fasilitas sendiri.
“Karena mengadu ke pemerintah daerah dan provinsi mereka tahu tidak akan diberikan solusi karena masih lebih mementingkan fasilitasnya sendiri,” ujarnya.
Kritikan juga disampaikan GMKI Sumut. GMKI menilai Pemprov Sumut tidak peka terhadap masalah rakyat.
“Pemerintah Sumatera Utara tidak peka dan responsif terhadap masalah kerakyatan,” kata Korwil GMKI Sumut Hendra L Manurung kepada wartawan, Senin (13/12).
Hendra membandingkan persoalan jalan di rumdin yang diaspal dengan anggaran Rp 2 miliar dengan jalan yang rusak di Liang Melas Datas, Karo. Hendra mengatakan warga di Liang Melas harus mendatangi Jokowi untuk meminta jalan di wilayah mereka diperbaiki.
“Semestinya itu juga adalah tanggung jawab pemerintah provinsi, namun Pemprov lebih getol merenovasi rumah dinas,” ujar Hendra.
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi merespons kritik itu. Edy mengatakan hal itu wajar karena yang mau diaspal adalah ‘istananya’ Sumatera Utara.
“Nanti mau saya bikin Rp 10 miliar. Ini adalah rumah dinas, istananya Sumatera Utara,” ucap Edy di rumah dinas Gubsu, Medan, Senin (13/12).
Edy kemudian mengatakan, untuk rumah dinas ini, bisa saja digunakan anggaran Rp 100 miliar.
“Bila perlu mau saya bikin Rp 100 miliar,” tuturnya.***dtc/mpc/bs