Medan(MedanPunya) Relawan Akhyar Nasution buka suara terkait pernyataan Plt Ketua DPD PDIP Sumatera Utara (Sumut) Djarot Saiful Hidayat yang menyinggung Akhyar sempat diperiksa terkait MTQ. Relawan menyampaikan kemarahan dengan menyebut Djarot yang pernah dikaitkan dengan kasus reklamasi.
“Akhyar Nasution dikatakan seorang kader yang melakukan terkait hukum oleh Mas Djarot. Pak Akhyar tidak direkom kata Pak Djarot salah satunya karena Akhyar terindikasi hukum, yaitu (masalah) hukum MTQ. Di sini ada berita tentang Djarot di kasus NJOP reklamasi. Saya mengambil ini semua dari media online,” kata ketua relawan Jadikan Akhyar Medan Satu, Ade Dermawan, Rabu (29/7).
Kasus yang dimaksud Ade ini adalah mekanisme dalam penetapan NJOP pulau C dan D di pulau reklamasi teluk Jakarta. Saat itu Djarot yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta disebut akan turut diperiksa oleh Polda Metro Jaya.
Kembali ke Ade, dia kemudian mengaitkan pernyataan Djarot yang menyebut PDIP tidak akan mendukung calon yang bermasalah hukum. Ade menyebut Djarot tetap diusung PDIP di Pilgub Sumut pada tahun 2018 meski pernah dikaitkan dengan kasus reklamasi.
“Dengan ini terbantahkan, walaupun Mas Djarot tidak terbukti, Akhyar juga belum terbukti masalah MTQ. Jadi jangan dibawa-bawa Akhyar di MTQ. Hari ini mas Djarot juga tahun 2016, dia juga terindikasi kenapa bisa jadi Cagub daripada Sumut di Pilkada kemarin. Saya tidak mengada ada, ini dikutip dari media,” tutur Ade.
Dia juga menyinggung pernyataan Djarot yang mengatakan Akhyar pindah ke partai Demokrat untuk mencari kekuasaan. Menurut Ade, kepindahan Plt Wali Kota Medan itu ke Demokrat lantaran tengah melakukan perlawanan.
“Ini satu lagi pertanyaan, Akhyar pindah partai karena haus kekuasaan, salah. Akhyar pindah partai, ataupun dia memakai Demokrat dan PKS saat ini bukan haus kekuasan, tetapi beliau adalah beliau ingin melawan keangkuhan, keserakahan, kedzaliman yang dilakukan oleh orang orang yang di atas sana,” tandasnya.
Djarot sebelumnya menyebut PDIP mencatat Akhyar pernah dimintai keterangan terkait dugaan korupsi dana MTQ. Setelah itu, dia mengatakan PDIP tidak akan mendukung orang yang pernah diproses hukum.
“PDI Perjuangan belajar dari kasus korupsi berjemaah yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sumut yang diusung PKS, Gatot Pujo Nugroho, yang melebar ke mana-mana. Kasus korupsi yang melibatkan mantan Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin dikhawatirkan memiliki konsekuensi hukum ke yang lain,” ucapnya.
“Betapa bahayanya ketika MTQ saja ada dugaan disalahgunakan. Mungkin dengan bergabung ke partai tersebut, yang bersangkutan ingin mencitrakan ‘katakan tidak pada korupsi’ yang pernah menjadi slogan partai tersebut,” sambung Djarot.
Pernyataan itu disampaikan Djarot sebagai tanggapan atas kepindahan Akhyar dari PDIP ke Demokrat. Akhyar pindah ke Demokrat setelah mendapat rekomendasi dari partai berlambang mercy itu sebagai calon wali kota Medan. PDIP sendiri digadang-gadang akan mengusung menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution di Pilwalkot Medan 2020.***dtc/mpc/bs
