Medan(MedanPunya) GNPF Ulama Sumut sempat bersafari ke partai politik (parpol) menjelang Pilkada Medan. Namun mereka meminta Pilkada Medan ditunda dengan alasan pandemi Corona.
“Sekarang kita harus meninjau ulang Pilkada Medan terkait pandemi Corona. Sekarang itu Pokja, saya selaku ketua Pokja, dan GNPF secara lembaga juga sudah meminta kepada pihak terkait untuk menunda Pilkada itu,” tutur Wakil Ketua GNPF Ulama Sumut Tumpal Panggabean, Senin (10/8).
Dia menilai Pilkada tidak bisa digelar karena Medan masuk zona merah Corona. GNPF, katanya, bakal membuat somasi ke KPU.
“Dalam waktu dekat kita akan coba mensomasi KPU, Bawaslu, Pemko, dan Pemprov untuk meminta penundaan pilkada ini. Itu yang sekarang sedang kita suarakan. Tidak lagi bicara politik itu secara utuh, tapi soal keselamatan rakyat atau masyarakat kota Medan secara keseluruhan,” kata Tumpal.
Tumpal mengaku khawatir kampanye di Pilkada Medan malah membuat penyebaran virus Corona makin meluas. Dia mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab jika virus Corona makin meluas gara-gara kegiatan pilkada.
“Coba bayangkan kalau pilkada itu tetap berjalan, ada 100 lebih kelurahan yang terus bergerak secara masif, terus bergerak masing-masing konsolidasi. Kita tau berapa ribu nanti TPS yang ada di kota Medan, dan semua proses kampanye itu kan tim-tim itu tetap bergerilya dan ini kan siapa yang menggaransi? Lalu nanti kalau ada klaster baru, klaster pilkada, siapa yang mau bertanggung jawab?” ucap Tumpal.
Dia juga menilai penundaan pilkada penting untuk mengurangi potensi golput. Masyarakat dinilai tak akan ramai datang ke TPS gara-gara khawatir virus Corona.
“Bukan hanya dana, kita ingin pilkada ini punya legitimasi yang besar. Kita tidak ingin terulang beberapa tahun yang lalu ketika hanya di bawah 30 persen persentase pemilih. Terburuk di Indonesia. Apakah ini harus diulangi lagi? Plus risiko, kalau dulu tak ada risiko loh. Dulu hanya apatis masyarakat. Tapi sekarang kita dihadapkan horor gitu loh. Kita tidak tau di mana virus,” jelasnya.
Sebelumnya, GNPF Ulama Sumut sempat melakukan safari politik ke beberapa Parpol yang ada di Kota Medan. Safari ini mereka sebut untuk melawan oligarki politik.
“Ada penguasa memainkan oligarkinya. Hari ini Medan mau diuji coba, dan alhamdulillah Demokrat meresponsnya ingin membangun poros baru dengan partai-partai lain. Kita ingin menolak adanya calon tunggal di Kota Medan dengan gaya oligarki ini,” ujar Tumpal di ruang Fraksi Demokrat DPRD Medan, Jl Kapten Maulana Lubis, Senin (3/2).
Beberapa partai yang sempat didatangi GNPF adalah Demokrat, PKS dan Gerindra. Saat berkunjung ke Gerindra, GNPF sempat menyatakan siap mendukung jika Gerindra memajukan kadernya di Pilkada Medan.
“Perlu kami jelaskan bahwa GNPF ini sudah membuktikan komitmennya kepada Gerindra untuk bersama ketika Gerindra ingin bersama. Mulai dari kontestasi DKI, GNPF mati-matian bersama kader Gerindra, walaupun menjadi wakil. Kami memberikan konsentrasi kepada Partai Gerindra. Kami melihat di Gerindra ini punya visi-misi yang sama sejak awal. Biarlah kami berjibaku di bawah, tapi bawa kepentingan umat ini. Di 13 tokoh yang kami rilis itu, ada juga kader terbaik Gerindra. Kami harapkan ada dorongan khusus yang dilakukan partai Gerindra untuk mendorong kadernya,” kata Tumpal Panggabean di kantor DPC Gerindra Medan.
GNPF Ulama Sumut juga mengusulkan 13 nama yang bakal didukung untuk maju di Pilkada Medan 2020, baik lewat partai maupun jalur perseorangan. Penjaringan nama ini dilakukan GNPF-U Sumut secara tertutup.
Nama-nama tersebut adalah Tifatul Sembiring, MS Kaban, Romo Muhammad Syafii, Muhammad Hatta, Sakhyan Asmara, Dedi Iskandar Batubara, Ihwan Ritonga, Salman Alfarisi, Irfan Hamidi, Safii Effendi, Muhammad Safii, Affan Lubis, dan Rahmat Shah.***dtc/mpc/bs