Jakarta(MedanPunya) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah telah merestui Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengambil alih kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) di Partai Demokrat.
Hal itu disampaikannya sebagai klarifikasi beredarnya kabar jika dirinya mendukung langkah Moeldoko dalam upaya kudeta terhadap kekuasaan AHY di partai berlambang bintang Mercy.
“Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui Kepala KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB,” ujar Mahfud dikutip dari akun Twitter-nya, @mohmahfudmd, Selasa (2/2).
“Wah, mengagetkan, yakinlah saya tak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui,” ujar Mahfud.
Mahfud menyebutkan, sulit dipercaya kepemimpinan partai sebesar Partai Demokrat bisa dikudeta.
Terlebih, masyarakat saat ini dengan mudahnya melakukan kontrol di tengah era demokrasi yang sangat terbuka.
Sejalan dengan itu, lanjut Mahfud, posisinya juga tidak bisa digunakan untuk memberikan restu pengambilalihan kepemimpinan partai.
“Jabatan Menko tentu tak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yang penting internal PD (Partai Demokrat) sendiri solid,” ujar Mahfud MD.
Sebelumnya, politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik melalui akun Twitter-nya, @RachlandNashidik menyebutkan, dalam upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, Moeldoko mengklaim mendapat restu dari sejumlah pejabat negara.
Restu itu didapat dari Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, hingga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.
“Bahkan ‘Pak Lurah’ merestui. Para pejabat negara itu perlu juga angkat bicara. Apa iya ini semua tanpa restu ‘Pak Lurah?’,” kata Rachland.***kps/mpc/bs