Jakarta(MedanPunya) Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan sikap pemerintah terkait wacana penundaan Pemilu 2024 yang diusulkan dan disetujui sejumlah ketum parpol. Mahfud mengatakan pemerintah tak pernah membahas wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi)
“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan Presiden/Wapres baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun,” kata Mahfud dalam keterangannya, Senin (7/3).
“Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan tersebut,” katanya menegaskan.
Presiden Jokowi, kata Mahfud, sampai dua kali memimpin rapat kabinet pada 14 September dan 27 September 2021 yang isinya terkait Pemilu 2024. Sejumlah pesan disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet itu.
“Memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, tidak memboroakan anggaran, tidak terlalu lama masa kampanye dan juga tidak terlalu lama jarak antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil Pemilu dan Pilkada 2024,” kata Mahfud.
Mahfud menjelaskan maksud arahan tersebut. Mahfud menegaskan pemerintah tidak pernah membahas penundaan pemilu.
“Ini maksudnya agar naiknya suhu politik menjelang pembentukan kabinet baru tahun 2024 tidak terlalu lama. Ini disampaikan Presiden pada rapat tanggal 14 September 2021,” imbuhnya.
Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebelumnya mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Usul Cak Imin, disetujui oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas. Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto pun menyerap aspirasi penundaan pemilu dari petani sawit.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yakin usulan penundaan pemilu sudah tamat alias game over. Bila dilihat peta suara di DPR RI saat ini, jumlah pendukung tunda pemilu kalah telak dengan penolak tunda pemilu.
“Dalam hal ini tidak ada, tidak mungkin perppu, itu di bawah Undang-Undang Dasar. Dekrit, superbahaya itu, menjerumuskan pemerintahan yang sekarang. Pemerintah yang didukung setulusnya, sepenuhnya. Satu-satunya adalah membawa ini ke sidang MPR dan amandemen,” kata Paloh, Kamis (3/3).
Dia menilai usul penundaan pemilu akan game over. Oleh sebab itu, Paloh meminta agar tidak membuang energi membahas penundaan pemilu.
“NasDem mampu memprediksikannya, sebelum sampai situ, game is over. Untuk apa kita buang energi pada hal-hal itu,” ucapnya.
Begini peta kekuatannya jika dilihat dari kursi yang dimiliki partai koalisi di DPR:
Koalisi Setuju Pemilu Ditunda:
– Partai Golkar: 85 kursi
– PKB: 58 kursi
– PAN: 44 kursi
– Total: 187 kursi
Koalisi Tidak Setuju:
– PDIP: 128 kursi
– Partai Gerindra: 78 kursi
– Partai NasDem: 59 kursi
– PPP: 19 kursi
– Total: 284 kursi
Oposisi Tak Setuju:
– Demokrat: 54 kursi
– PKS: 50 kursi
– Total: 104 kursi
***dtc/mpc/bs