Jakarta(MedanPunya) Tuduhan adanya 5.000 titik dapur MBG yang fiktif ini dikemukakan anggota Komisi IX DPR Nurhadi dalam rapat dengan BGN pada Senin (15/9) lalu.
Awalnya, Nurhadi menyinggung temuan bahwa ada 5.000 unit dapur MBG yang tidak beroperasi di lapangan di mana kasus ini terjadi karena beberapa oknum diduga tahu detail seluk-beluk proses pendirian SPPG di BGN.
“Jadi ada oknum yang tahu sistem BGN, tahu dia cara daftarnya seperti apa dan pakai yayasannya dia. Setelah oknum ini mengunci titiknya ternyata dia nggak bangun-bangun dapurnya, dan saat menuju 45 hari dijual-lah titik itu dengan ditawarkan ke investor,” kata Nurhadi.
Nurhadi pun menilai temuan tersebut tidak bisa dipandang sepele karena program MBG menyerap anggaran jumbo yang nilainya mencapai triliunan rupiah.
“Ribuan titik dapur yang mangkrak bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan asupan gizi yang layak sesuai mandat program,” ujr dia.
Nurhadi lantas menyoroti lemahnya mekanisme verifikasi dan pengawasan lapangan sejak awal.
Politikus Partai Nasdem ini mempertanyakan penjelasan BGN terkait lokasi yang belum dibangun dapur untuk program MBG tetapi sudah tercatat.
“Bagaimana mungkin ribuan lokasi sudah terdaftar, tetapi tidak menunjukkan progres pembangunan meski melewati tenggat waktu 45 hari,” ujar Nurhadi.
“Sistem yang longgar membuka celah terjadinya praktik percaloan, dominasi investor besar, hingga penyalahgunaan dana publik, seperti temuan dugaan ‘konglomerasi yayasan’ oleh lembaga pemantau independen,” kata dia.
Nurhadi pun meminta agar persoalan ini tidak berdampak terhadap pemenuhan gizi bagi anak-anak.
“Angka ini memicu dugaan adanya ‘dapur fiktif’, meski BGN menyebut di lokasi tersebut belum dibangun walau sudah tercatat,” kata Nurhadi dalam keterangan resmi.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang membantah tuduhan yang menyebut terdapat 5.000 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif.
Menurut dia, hal tersebut bukan fiktif, tetapi hanya peletakan titik yang dilakukan tanpa adanya tindak lanjut setelahnya.
“Iya, kami membantah keras. Enggak ada fiktif. Itu belum dibangun juga, belum ada. Jadi pengertiannya itu pas kita cek, ternyata nggak ada. Kemudian di DPR mengartikan itu fiktif,” kata Nanik, Jumat (19/9).
Hal ini tak ubahnya dengan pendaftaran merek, di mana nanti jika ada yang butuh akan dijual.
“Nah, ini sama. Karena bebas orang boleh mendaftar di online, ini orang pada meletakkan titik, daftar titik. Jadi ini (hanya) daftarkan titik, enggak tahu siapa nanti yang mau bangun,” ujar Nanik.
Sistem pendaftaran online ini dibuat untuk mencegah praktik kolusi ketika akan menjadi mitra BGN atau SPPG.
“Ini kan dulu dibuat online untuk menghindari, biar orang nggak nyogok kanan, nyogok kiri, kalau mau daftar jadi mitra. Dari situ BGN ini kemudian melakukan cek mana yang benar, mana yang tidak,” kata Nanik.
“Mana yang memang ada tempatnya, lokasinya benar, atau ada yayasannya, atau ada yang memang sudah membangun,” imbuh dia.
Oleh karena itu, Nanik menegaskan bahwa apa yang dituduhkan mengenai dapur MBG fiktif sebanyak 5.000 SPPG adalah tidak benar.
Dia menduga, apa yang dimaksudkan adalah titik pendaftaran yang belum ada bangunannya.
“Yang dimaksud dengan fiktif ini adalah yang belum ada bangunan, belum ada apa-apanya. Bukan fiktif ini. Mereka gambling dan masih menunggu,” ujar Nanik.***kps/mpc/bs