Jakarta(MedanPunya) Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengaku heran dengan pernyataan Presiden Joko Widodo terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ( PPKM) yang tidak efektif dalam menekan penularan Covid-19.
Menurut Agus, seharusnya Jokowi menyadari bahwa pembatasan kegiatan masyarakat tidak akan efektif dalam menangani pandemi sejak ditemukan kasus Covid-19 di Indonesia.
“Kok baru sekarang ngomongnya? Enggak dari Maret lalu? Mengapa baru sekarang? Kan saya bilang mau PSBB, mau PPKM, penanganan ini karena saya mazhabnya lockdown, ya harus dikarantina di Pulau Jawa,” kata Agus, Senin (1/2).
Meski dinilai terlambat, namun Agus tetap meminta pemerintah untuk melakukan lockdown atau karantina wilayah.
Agus berpendapat kebijakan lockdown atau karantina wilayah di beberapa negara berhasil membuat penularan Covid-19 menurun.
Agus mencontohkan Wuhan yang dalam satu hingga dua bulan kasus Covid-19 turun karena menerapkan lockdown.
“Dari awal kita bilang ekonomi tidak boleh mati, padahal seluruh dunia ekonominya mati. Makanya dilakukan lockdown dalam satu dua bulan. Wuhan yang di-lockdown itu, satu dua bulan selesai. Ada muncul Covid-19 lagi ya biasalah, tapi kan sudah tidak pandemi di sana, hanya penyakit biasa,” jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo tak mempermasalahkan bila perekonomian turun di masa pandemi Covid-19. Namun, ia meminta turunnya perekonomian diiringi dengan penurunan kasus Covid-19.
Hal itu disampaikan Jokowi lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1). Mulanya Jokowi mengingatkan para menteri agar berhati-hati lantaran perekonomian bisa menurun di tengah penerapan PPKM.
“Yang kedua menurut saya hati-hati ini turun, ekonomi turun, ada PPKM ekonomi turun. Sebetulnya enggak apa-apa (ekonomi turun). Asal Covid-nya juga turun. Tapi ini kan enggak,” kata Jokowi.
Ia pun mengatakan pelaksanaan PPKM belum mampu menekan laju penularan Covid-19. Sebabnya implementasi kebijakan tersebut belum dilaksanakan secara konsisten.
Untuk itu ia meminta para menterinya menghitung secara tepat setiap kebijakan yang diambil untuk menekan kasus Covid-19 agar pelaksanaannya efektif.***kps/mpc/bs
