Jakarta(MedanPunya) Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya dan pemerintah daerah untuk menyatukan visi dalam menangani pandemi Covid-19. Kesamaan frekuensi ini dinilai penting untuk menghadapi situasi pandemi yang sangat luar biasa.
“Kita harus tetap waspada dan situasi yang kita hadapi masih dalam situasi extraordinary yang harus direspon dengan kebijakan yang cepat dan tepat, yang membutuhkan kesamaan frekuensi oleh kita semuanya. Baik di semua tataran lembaga negara dan di seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah,” kata Jokowi dalam kegiatan penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LHP LKPP) 2020 seperti disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (25/6).
Jokowi lantas membeberkan sejumlah langkah yang telah dilakukan pemerintah sejak awal pandemi. Salah satunya terkait perubahan APBN.
“Sejak pandemi muncul di tahun 2020 kita telah melakukan langkah-langkah extraordinary termasuk dengan perubahan APBN kita, refocusing dan realokasi anggaran di seluruh jenjang pemerintahan dan memberi ruang relaksasi APBN dapat diperlebar di atas 3 persen selama 3 tahun,” ujar Jokowi.
“Pelebaran defisit harus kita lakukan mengingat kebutuhan belanja negara makin meningkat untuk penanganan kesehatan dan perekonomian pada saat pendapatan negara mengalami penurunan,” sambung Jokowi.
Jokowi juga mendorong setiap lembaga negara melakukan sharing the pain dalam menghadapi pandemi ini. Semangat kebersamaan dan siap menanggung beban bersama menjadi kunci utama.
“Dengan berbagai respons kebijakan tersebut alhamdulilah kita mampu menangani peningkatan belanja kesehatan sekaligus menjaga ekonomi Indonesia dari berbagai tekanan. Meskipun kita sempat mengalami kontraksi yang dalam di kuartal kedua tahun 2020 yaitu -5,32 persen tapi kuartal berikutnya kita melewati rock bottom, ekonomi Indonesia tumbuh membaik sampai kuartal I 2021 kita berada di -0,74 persen,” kata Jokowi.
Seperti diketahui, kasus Corona di Indonesia melonjak dalam beberapa pekan terakhir. Atas hal itu, pemerintah memutuskan kembali menerapkan PPKM berskala mikro karena dianggap tidak akan mematikan ekonomi rakyat.
“Kenapa pemerintah memutuskan PPKM mikro? Pemerintah melihat bahwa kebijakan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini, untuk mengendalikan COVID-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pernyataan pers, Rabu (23/6).
Keputusan itu diambil setelah pemerintah mempertimbangkan sejumlah opsi. Jokowi mengaku menerima masukan dari berbagai pihak, dari usulan pemberlakuan kembali PSBB hingga lockdown.
“Pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan COVID-19 dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi politik di negara kita Indonesia, dan juga pengalaman-pengalaman dari negara lain,” ujar Jokowi.***dtc/mpc/bs
