Jakarta(MedanPunya) MPR RI meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan Sri Mulyani Indrawati dari jabatan Menteri Keuangan (Menkeu). Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebut Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara.
Permintaan agar Sri Mulyani dicopot sebagai Menkeu awalnya disampaikan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad. Permintaan tersebut berkaitan dengan pengalokasian anggaran MPR.
“Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma 4 orang, kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus,” kata Fadel.
Selain soal anggaran, menurut Fadel, Sri Mulyani tak menepati janji. Fadel menyebut Sri Mulyani pernah berjanji akan mengalokasikan anggaran untuk 6 kali kegiatan Sosialisasi 4 (empat) Pilar.
“Kemudian kita rapat dengan Menteri Keuangan. Saya ingat, sosialisasi MPR empat pilar. Dia (Sri Mulyani) janji 6 kali, tahunya cuma 4 kali,” ujar Fadel.
Fadel mengaku sudah membicarakan tentang anggaran MPR yang terus turun kepada Presiden Jokowi. Namun Sri Mulyani disebut tetap tidak menggubris.
“Kita dengan Presiden Jokowi berbicara di Bogor, kita minta Presiden, ‘Di anggaran kami terbatas sekarang. Dulu pimpinan cuma 4 orang, sekarang kok sudah 10 orang malah lebih turun’,” kata Fadel.
“Presiden dan Mensesneg, saya ini Wakil Ketua MPR bidang anggaran, dengan Bapak Bambang bicara dengan Mensesneg, bilang ke Menteri Keuangan, tetapi dia (Sri Mulyani) acuhkan,” imbunya.
Lebih lanjut Fadel juga mengeluhkan sikap Sri Mulyani ketika diundang rapat membahas anggaran MPR. Menurut pimpinan MPR dari unsur DPD itu, Sri Mulyani pernah beberapa kali batal menghadiri rapat yang sudah diagendakan ulang.
“Pimpinan MPR rapat dengan Menteri Keuangan. Kita undang dia, sudah atur waktu, semuanya, tiba-tiba dia batalin. Dua hari kemudian atur lagi, dia batalin,” kata dia.
Tak sampai di situ, Fadel juga mengaku mendengar konflik Sri Mulyani dengan menteri lainnya sudah runcing. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menyebut para pimpinan partai koalisi pemerintah juga mengetahui kondisi tersebut.
“Ada beberapa teman-teman juga menyampaikan konflik, konflik antara menteri dengan Menteri Keuangan sangat tajam di kabinet saat ini. Mereka semua menyampaikan dan semua yang hadir di situ pimpinan-pimpinan partai politik,” kata Fadel.
Karena beberapa alasan di atas, MPR meminta Presiden Jokowi mencopot Sri Mulyani dari jabatan Menkeu. Fadel menyebut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tidak becus mengatur kebijakan pemerintah.
“Hanya ini, kita minta agar Presiden memberhentikan, mencopot Menteri Keuangan, karena tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan yang ada,” kata Fadel.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengungkapkan kondisi serupa. Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, menyebut Fadel Muhammad benar-benar merasakan sulitnya berkomunikasi dengan Sri Mulyani selaku Menkeu.
“Sebagai Wakil Ketua MPR RI yang mengkoordinir Badan Penganggaran, Pak Fadel Muhammad merasakan betul sulitnya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Sudah beberapa kali diundang oleh pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang. Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang,” kata Bamsoet, Rabu (1/12).
“Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara,” tegasnya menambahkan.
Bamsoet menyebut Sri Mulyani beberapa kali absen rapat yang sejatinya penting di tengah pandemi COVID-19. Padahal, sebut Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu, MPR selalu mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi Corona.
“Jadi, selain mendukung pemerintah menggencarkan vaksinasi kesehatan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, MPR RI juga terus menggencarkan vaksinasi ideologi melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI untuk mencegah sekaligus memutus mata rantai penyebaran radikalisme dan demoralisasi generasi bangsa,” pungkas Bamsoet.
Terpisah, Wakil Ketua MPR lainnya, Arsul Sani, menjelaskan permintaan kepada Presiden Jokowi untuk mencopot Sri Mulyani bukan karena pemotongan anggaran MPR. Masalah utamanya adalah ketidakhadiran Sri Mulyani ketika diundang MPR.
“Masalah utama adalah tidak pernah mau hadirnya Menkeu tanpa diwakili ketika diundang oleh MPR sebagai lembaga negara, sehingga MPR berkesimpulan bahwa Menkeu ini tidak menganggap penting MPR sebagai lembaga negara.”
Arsul menilai penjelasan ini diperlukan, agar tidak timbul kesan bahwa apa yang disampaikan Fadel karena pemotongan anggaran. Yang dibutuhkan MPR adalah penjelasan-penjelasan tentang alokasi anggaran.
“Jika memang keadaan fiskal kita memang pas-pasan, maka soal pengurangan anggaran itu tentu bisa diterima. Untuk ini memang diperlukan komunikasi yang baik dan saling menghormati,” ujar Arsul.
Pimpinan MPR dari Fraksi PPP itu mengatakan Sri Mulyani mesti mencontoh Presiden Jokowi. Arsul menyebut Presiden Jokowi justru pernah mengajak bertemu langsung, kita misalnya pimpinan MPR merasa cukup dengan virtual.
“Nah, sikap koordinatif dan apresiatif seperti Presiden Jokowi ini, yang mohon maaf, justru tidak tecermin pada Menkeu, yang notabene adalah pembantu Presiden,” tutup Wakil Ketua Umum PPP itu.***dtc/mpc/bs