Jakarta(MedanPunya) Pemerintah Ukraina menolak saran yang disampaikan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina. Saran itu disampaikan Prabowo pada pertemuan puncak pertahanan di Singapura.
Menteri Pertahanan (Menhan) Ukraina Oleksii Reznikov dengan tegas menolak saran Prabowo.
“Kedengarannya seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia,” katanya. “Kami tidak butuh mediator ini datang kepada kami [dengan] rencana aneh ini,” ujarnya.
Hal tersebut disampaikan Menhan Ukraina itu setelah Prabowo mengusulkan 5 saran terkait perang Rusia-Ukraina, salah satunya adalah gencatan senjata.
“Karena itu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merekomendasikan bagi saudara-saudara kita di Ukraina dan di Rusia untuk secepat mungkin menghentikan permusuhan,” kata Prabowo di acara International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit, Singapura, seperti dalam keterangan resminya, Sabtu (3/6).
Kelima saran itu yakni pertama, gencatan senjata. Kedua, saling mundur masing-masing 15 kilometer ke baris baru (belakang) dari posisi depan masing-masing negara saat ini.
Ketiga, membentuk pasukan pemantau dan menyarankan PBB diterjunkan di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB yang terdiri dari kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh Ukraina dan Rusia.
Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa.
“Setidaknya, mari kita coba ajukan beberapa rekomendasi konkret sehingga pertemuan seperti Dialog Shangri-La akan memiliki substansi dan makna yang lebih,” kata Prabowo.
Prabowo menyebut langkah-langkah tersebut terbilang efektif dalam sejarah. Sebagai contoh yang pernah terjadi di Korea.
“Meskipun saya sepakat bahwa resolusi masih harus dicapai di Korea,” ucap Prabowo.
“Namun, yang mendesak adalah penghentian permusuhan segera untuk melindungi penduduk sipil tak berdosa di wilayah konflik,” tegasnya.***dtc/mpc/bs