Washington DC(MedanPunya) Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken pada Selasa (21/5) menuding Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) menghambat upaya diplomatik untuk mencapai gencatan senjata Israel-Hamas.
Saat berbicara di hadapan Kongres AS, Blinken berulang kali diinterupsi oleh pedemo yang mengkritisi dukungan Amerika untuk Israel.
Beberapa orang di antaranya diusir setelah meneriakinya penjahat perang. Namun, para pengunjuk rasa yang banyak menunjukkan tangan berwarna merah itu diizinkan duduk lagi dengan diam di belakang Blinken.
Dalam pernyataannya, Blinken memuji Qatar dan Mesir karena membantu upaya ekstensif mengamankan gencatan senjata sementara Israel-Hamas dengan imbalan pembebasan sandera.
Namun, Direktur CIA Bill Burns yang menjadi tokoh utama AS dalam perundingan tersebut, pulang dengan tangan hampa sekitar sepuluh hari lalu.
“Saya pikir kita sudah sangat, sangat dekat dalam beberapa kesempatan,” kata Blinken kepada Komite Hubungan Luar Negeri Senat.
“Kami terus melakukannya setiap hari. Saya pikir masih ada kemungkinan,” lanjut Blinken.
“Tetapi ini dihambat sejumlah peristiwa dan saya harus bilang, ya, keputusan yang sangat salah dari jaksa ICC kemarin—penyamaan memalukan yang tersirat antara Hamas dan kepemimpinan Israel—saya pikir itu hanya akan mempersulit prospek mendapatkan kesepakatan seperti itu,” imbuh menteri berusia 62 tahun itu.
Sementara itu, jaksa ICC Karim Khan pada Senin (20/5/2024) mengajukan surat perintah penangkapan terhadap petinggi-petinggi Israel termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu serta para pemimpin Hamas.
Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 ke Israel mengakibatkan kematian lebih dari 1.170 orang, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP berdasarkan angka resmi Israel.
Hamas juga menyandera 252 orang, 124 di antaranya masih berada di Gaza termasuk 37 orang yang menurut tentara telah tewas.
Serangan balasan Israel kemudian menewaskan sedikitnya 35.647 orang di Gaza yang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak, menurut Kementerian Kesehatan di wilayah yang dikuasai Hamas itu.***kps/mpc/bs
