Jakarta(MedanPunya) Pandemi COVID-19 telah menimbulkan sederet permasalahan yang harus diselesaikan pemerintah. Salah satu masalah yang cukup krusial ada masalah pangan.
Bank Dunia dalam laporan terbarunya Indonesia Economic Prospects (IEP) mengingatkan pemerintah Indonesia terkait ketahanan pangan. Menurut Country Director World Bank untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, ketersediaan pangan di Indonesia cenderung berpusat di daerah perkotaan.
“Ada beberapa tantangan fundamental. Konsumsi pangan lebih dinikmati oleh daerah perkotaan, dan sekarang daerah perkotaan sekarang meminta lebih banyak lagi makanan bergizi yang lebih beragam,” ucapnya dalam acara peluncuran IEP Desember 2020 secara virtual, Kamis (17/12).
Kahkonen mengatakan, tantangan sektor pangan di Indonesia bukan terkait ketersediaannya, melainkan keterjangkauan bagi kelompok tertentu. Bank Dunia mencatat masyarakat miskin dan rentan di Indonesia semakin tak mampu untuk membeli makanan pokok.
“Sekarang bukan masalah ketersediaan tapi keterjangkauan, Jadi pasokan pangan ini lebih banyak dinikmati oleh yang mampu tapi tidak untuk kelompok miskin,” terangnya.
Dalam laporan IEP Desember 2020, Bank Dunia mencatat makanan menyumbang rata-rata pengeluaran rumah tangga seluruh Indonesia mencapai 55,3%. Namun jika dilihat untuk kelompok masyarakat bawah atau miskin harus menghabiskan 64,3% pengeluarannya hanya untuk membeli makanan.
Sementara untuk 20% masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat menengah ke atas menghabiskan 41,9% pengeluarannya untuk membeli makan.
Perbedaan yang sangat mencolok lainnya adalah pengeluaran untuk pembelian makanan pokok seperti beras. Untuk 20% kelompok masyarakat paling miskin menghabiskan 12,2% pengeluarannya untuk beli beras. Sementara untuk orang kaya hanya 4,1% dari pengeluarannya untuk beli beras.
Di sisi lain ada faktor yang cukup memperberat kondisi. Ternyata harga beras di Indonesia merupakan yang paling mahal dibandingkan dengan negara lain di kawasan.
Jika masalah ini tidak segera ditindaklanjuti, Bank Dunia memperkirakan ada risiko malnutrisi dan kelaparan karena sebagian masyarakat Indonesia semakin tidak mampu untuk membeli makanan yang bergizi.***dtc/mpc/bs
