Medan(MedanPunya) Sekolah di Toba, Sumatera Utara, sempat dibuka dan melakukan belajar mengajar tatap muka. Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi mengatakan sekolah-sekolah di Toba sudah ditutup lagi.
“Tanya sama Toba itu, akhirnya kan dia tutup lagi. Jangan menjadikan hal seperti ini. Ini kan kita harus patuh, dengan kondisi riil,” kata Edy di Medan, Senin (31/8).
Dia menegaskan belum mengizinkan sekolah di Sumut untuk menggelar kegiatan belajar mengajar tatap muka. Alasannya, jumlah positif Corona di Sumut terus meningkat.
“Bukan kita tidak mengizinkan sekolah semau kita. Tidak, kita berdasarkan kondisi riil wilayah kita. Bayangin kalau anak-anak kita kena COVID, kan repot kita,” ucapnya.
Edy meminta semua pihak memahami kondisi terkait penyebaran virus Corona yang sedang terjadi. Dia mengatakan keputusan belum mengizinkan sekolah di Sumut menggelar KBM tatap muka dibuat berdasarkan kajian dan masukan ahli.
“Provinsi pun tak segampang itu memutuskan hal tersebut. Provinsi, saya khususnya, mengumpulkan ahli-ahli, dokter anak, ahli psikologi anak, tokoh agama, tokoh adat, kita tanya. Mereka belum mengizinkan secara ilmiahnya membuka sekolah,” tuturnya.
Sebelumnya, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak melakukan pengawasan terhadap pembukaan sekolah di Sumut. FSGI mengatakan pihaknya menemukan ada sekolah yang tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan pembelajaran tatap muka.
Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Fahriza Marta awalnya memaparkan data sekolah yang kembali dibuka di Sumatera Utara. Hasilnya, mayoritas sekolah tidak mengisi daftar periksa sebagai salah satu persyaratan belajar tatap muka.
“Di Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), ternyata ada 51 SMP seluruh kabupaten/kota tersebut, baik negeri maupun swasta, yang mulai belajar sejak 18 Agustus 2020,” kata Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Fahriza Marta Tanjung dalam telekonferensi pada Sabtu (22/8).
“Padahal, kalau kita merujuk pada daftar periksa yang mereka lakukan, padahal kan daftar periksa ini kan kewajiban bagi sekolah-sekolah yang mau membuka sekolah gitu. Kami melihat di Kemendikbud.go.id dari 51 sekolah itu ternyata hanya 13 sekolah yang melakukan daftar periksa,” sambung Fahriza.***dtc/mpc/bs
