Medan(MedanPunya) Dinas Perhubungan (Dishub) Medan dilaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Laporan itu terkait penunjukan pengelola parkir nontunai di Medan.
“Dua kajian yang masih kita tahap analisa dan susuk laporannya yaitu terkait LKS, yaitu Lembaga Keuangan Syariah di Aceh. Kedua e-parking yang di Medan ini,” kata Kepala KPPU Kantor Wilayah I, Ridho Pamungkas, kepada wartawan, Jumat (19/11).
Ridho mengatakan laporan itu terkait penunjukan pengelola parkir nontunai di Medan. Ridho mengatakan pihaknya sudah memanggil Dishub Medan terkait hal ini.
“Karena untuk e-parking ada penunjukan terhadap pelaku usaha tertentu untuk langsung mengelola walaupun ada tender-tender secara terbatas,” ucap Ridho.
“Kita juga sudah panggil Dinas Perhubungan, memang mereka menyatakan ini masih proses uji coba,” tambahnya.
Sebelumnya, Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan ada 22 titik e-Parking di Kota Medan. Penggunaan e-Parking ini masih terus disosialisasikan.
“Ada 22 titik. Mudah-mudahan dalam bulan ini bisa kita buka langsung 22 titik plus satu di Jalan Ahmad Yani. Di mana di Jalan Ahmad Yani masih kerja sama dengan Bank Sumut. Namun bisa kita update lagi nanti teknologinya karena di Ahmad Yani ini hanya menggunakan Qris bisa kita update lagi,” ucap Bobby di Medan, Senin (4/10).
Bobby mengatakan e-Parking ini untuk memudahkan warga membayar parkir. Selain itu, penggunaan e-Parking ini juga disebut untuk meningkatkan PAD Kota Medan.
“Yang pertama, memudahkan konsumen, yaitu warga Kota Medan yang membayar parkir. Yang kedua, memudahkan Pemko Medan dalam hal ini Dishub untuk bisa melihat, memantau, mengecek berapa sebenarnya PAD yang masuk dari parkir ini sendiri. Karena selama ini belum termonitor,” kata Bobby.***dtc/mpc/bs
