Medan(MedanPunya) Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman mengungkapkan alasannya meminta waspadai Non pribumi adalah investasi asing dapat menyebabkan Medan dikendalikan asing. Wakil Ketua PDIP Sumut Aswan Jaya menilai penjelasan Aulia itu ngawur.
“Kalau dia bilang sedang inflasi, banyak orang asing yang berinvestasi kemari, lalu kemudian dia mengatur orang-orang, menguasai orang-orang, sehingga dia bisa menempatkan wali kota orang dia. Ini yang ngawur, seorang kepala daerah mengkhawatirkan investasi dari asing,” kata Aswan Jaya, Jumat (14/4).
Aswan menilai penjelasan Aulia semakin aneh dan membingungkan. Sebab Aulia sepakat dengan Instruksi Presiden No 26 Tahun 1998 tentang pelarangan pemakaian kata pribumi dan non pribumi, namun di sisi lain dia juga memakai kata itu.
“Makin aneh aja sih, semakin ku baca semakin bingung. Apa maksudnya ini, karena gini dia kan menyampaikan soal Instruksi Presiden No 26 Tahun 1998 tentang pelarangan pemakaian pribumi dan non pribumi, tapi dia tetap mempertahankan pribumi dan non pribumi ini dengan berbagai penjelasannya yang semakin membingungkan, kalau dia sepakat dan mematuhi itu. Dia wajib sebenarnya mematuhi itu kan karena dia sebagai kepala daerah bagian dari pemerintah di tingkat kota, jadi tidak lagi dipakai kata narasi non pribumi itu, apapun alasannya nggak bisa lagi dia pakai,” ucapnya.
Aulia menjelaskan memakai kata non pribumi untuk meningkatkan jiwa nasionalisme, menurut Aswan tidak perlu memakai kata itu, cukup dijelaskan saja apa itu nasionalisme. Sebab dengan penjelasan Aulia tersebut, malah dimaknai jika Aulia anti asing dan anti investasi.
“Kalau dia bilang untuk meningkatkan jiwa nasionalisme, ya nggak pakai kata itu juga, kalau apa dia jelaskan apa yang dimaksud dengan nasionalisme itu, ini kan dimaknai anti asing jadinya, dia anti asing, dia anti investasi,” ungkapnya.
Semangat Aulia tersebut dinilai bertentangan dengan semangat Wali Kota Medan Bobby Nasution yang memiliki semangat investasi dengan menciptakan iklim investasi yang baik. Dalam ilmu ekonomi, Aswan menyebutkan investasi tidak mengenal batas.
“Ini semangatnya berbeda dengan wali kota nya, wali kota nya semangatnya investasi, dan investasi itu dalam ilmu ekonomi tidak kenal batas agama, negara, bangsa, nggak bisa,” sebutnya.
Harusnya menurut Aswan, sebagai Wakil Wali Kota Medan, Aulia harus memikirkan cara untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa cinta Kota Medan, menumbuhkan ekonomi, membuat rakyat sejahtera dengan menguatkan UMKM. Selain itu bagaimana memberikan jaminan kepada warga Kota Medan untuk berdagang dan berinvestasi akan meraih keuntungan.
Sebab menurut Aswan, itulah cara mengantisipasi kekhawatiran Aulia jika investasi asing dapat menguasai Kota Medan. Jika Aulia menginginkan Kota Medan tidak perlu lagi investasi asing, maka harus bisa membuat mandiri secara ekonomi dan politik, selaras dengan pemikiran Trisakti nya Soekarno.
“Kita nggak perlu juga investasi asing untuk itu, kita kan perlu investasi asing dikarenakan kita tidak mampu, kalau kita sudah mampu, kita sudah mandiri dan secara ekonomi, berdaulat secara politik, itu lah cara meng-counter investasi yang dia khawatirkan itu menggerus nasionalisme, biarpun kita masih bingung ini maksudnya apa iya kan,” bebernya.
Kemudian Aswan meminta agar Aulia berhenti menjelaskan soal pemakaian kata non pribumi itu, sebab itu keliru. Aulia diminta konsisten mengikuti Intruksi Presiden No 26 Tahun 1998 tersebut.
“Sudahlah, berhenti lah dia untuk coba menjelaskan lagi soal kata pribumi dan non pribumi yang dia maksud, tetap itu keliru, konsisten saja dengan Intruksi Presiden No 26 Tahun 1998 itu bahwa tidak ada lagi diksi soal pribumi dan non pribumi, karena diksi itu bermakna rasis, diskriminatif dan merendahkan,” ujarnya.
Sebab pernyataan Aulia saat di acara buka bersama dengan tokoh dari Kabupaten Asahan itu sudah jelas. Aulia diminta untuk tidak menjadi orang yang paranoid, sebab sebagai kepala daerah membuat analisa tanpa data dan bukti.
“Statemen dia pertama itu jelas kok muaranya, soal menguasai Kota Medan, bukan dia menjadi dalang, kalau dianggap orang asing dalang, nggak bisa dibuktikan itu secara ilmiah, makanya jangan jadi paranoid, jadi kepala daerah nggak bisa membuat analisa, membuat kajian yang itu nggak ada data, nggak ada bukti, itu jadi paranoid dia, jangan jadi paranoid lah,” tutupnya.***dtc/mpc/bs