Jakarta(MedanPunya) Salah satu kuasa hukum Partai Demokrat (PD) Bambang Widjojanto (BW) bicara soal brutalitas era Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika mengakomodasi kegiatan yang disebut Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat. Kantor Staf Presiden (KSP) menilai ucapan BW itu mengada-ada.
“Terlalu jauh, tidak beralasan, mengada-ada,” kata Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian, Sabtu (13/3).
Donny menilai BW kejauhan membawa-bawa Jokowi terkait permasalahan KLB Partai Demokrat. Apalagi, katanya, pihak yang mengklaim KLB belum mendaftarkan apa pun ke Kemenkumham.
“KLB kan belum didaftarkan, belum melalui proses validasi dari Kemenkumham. Tidak ada hubungan dengan Pak Jokowi,” ujarnya.
Dia mengatakan konflik dalam partai politik adalah hal biasa. Donny meminta Jokowi tak dibawa-bawa dalam polemik KLB Partai Demokrat.
“Urusan ini cukup di tangan Pak Yasonna Laoly sebagai Menkumham,” ucapnya.
Sebelumnya, BW meminta pemerintah tak mengakomodasi pihak-pihak yang terlibat KLB Deli Serdang. Dia menilai ada brutalitas demokratif jika KLB diakomodasi pemerintah.
“Tadi ada yang menarik Mas Zaky kemukakan, konstitusi partai tuh diinjak-injak. Kalau kemudian ini diakomodasi, difasilitasi, tindakan-tindakan seperti ini, ini bukan sekadar abal-abal, ini brutalitas, brutalitas demokratif terjadi di negara ini pada periode kepemimpinannya Pak Jokowi,” ujar BW kepada wartawan, Jumat (12/3).
Hal itu disampaikan BW saat mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat bersama 12 kuasa hukum lain. Ketua Bamkostra DPP PD Herzaky Mahendra Putra menggandeng mereka dalam mengajukan gugatan.
BW menegaskan persoalan PD merupakan masalah bangsa yang serius. Dia mengingatkan masalah yang menimpa PD juga bisa terjadi terhadap partai lain.
“Mudah-mudahan ini bisa diatasi, jadi ini tidak main-main ini. Kalau orang-orang seperti ini difasilitasi dan diberi tempat, kemudian sebuah partai akan bisa dihancurkan dengan cara begini, gitu,” ujar BW.
Acara yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3). Dalam acara itu, Kepala KSP Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.***dtc/mpc/bs
