Jakarta(MedanPunya) Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta belanja luar negeri direm sembari menyinggung Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto. Jubir Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan prioritas belanja Kementerian Pertahanan ialah produk dalam negeri.
“Sesuai dengan perintah Presiden, Kemhan memang prioritas belanja dalam negeri, dan memang mayoritas belanja Kemhan dibelanjakan di dalam negeri,” kata Dahnil saat dimintai tanggapan, Kamis (9/7).
Dahnil memerinci belanja Kementerian Pertahanan 2020. Dari perincian yang disampaikan Dahnil, belanja Kementerian Pertahanan, khususnya alutsista, diperuntukkan bagi produk dalam negeri.
“Dari total kurang-lebih Rp 117 triliun alokasi anggaran Kemhan 2020 digunakan sekitar 55 persennya untuk belanja prajurit TNI dan ASN Kemhan-TNI, 20 persen operasional, perawatan alutsista, dan lain-lain, ditambah saat ini juga fokus back up penanganan COVID-19, kemudian belanja alutsista yang kurang dari 25 persen dari total anggaran juga alokasi belanjanya diprioritaskan belanja dari industri dalam negeri,” tutur Dahnil.
“Nah, bila tidak tersedia dari dalam negeri kita pakai skema join production supaya ada upaya alih teknologi, baru sisanya bila mendesak dan harus segera dan tidak ada substitusinya tentu kita beli dari negara produsen alutsista di luar negeri,” sebut Dahnil.
“Jadi, kalau bicara belanja Kemhan secara agregat, maka 85 persen dibelanjakan di dalam negeri,” imbuh Dahnil.
Demi menyelamatkan ekonomi Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kementerian dan lembaga menghentikan anggaran belanja untuk produk dari luar negeri. Dia minta seluruh belanja diprioritaskan untuk belanja di dalam negeri.
Jokowi meminta jajarannya bekerja berdasarkan konteks krisis dan tidak seperti dalam keadaan normal biasa. Selain itu, pembelanjaan pemerintah harus mengutamakan produk-produk yang ada di dalam negeri.
“Saya minta semuanya dipercepat, terutama yang anggarannya besar-besar. Ini Kemendikbud ada Rp 70,7 triliun, Kemensos Rp 104,4 triliun, Kemenhan Rp 117,9 triliun, Polri Rp 92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 32,7 triliun,” kata Jokowi dilansir dari laman Presiden RI, Rabu (8/7).
“Misalnya di Kemenhan, bisa saja di DI (Dirgantara Indonesia), beli di Pindad, beli di PAL. Yang bayar di sini ya yang, cash, cash, cash. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), beli produk dalam negeri. Saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini,” tuturnya.***dtc/mpc/bs
