Asahan(MedanPunya) Kejaksaan Negeri (Kejari) Asahan menangkap Rahmad Fauzi Batu Bara, seorang bendahara desa yang diduga melakukan korupsi penggelapan dana Bumdes dan bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Pulau Tanjung, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan. Saat ditangkap, Rahmad terlihat senyam-senyum seolah-olah tak merasa bersalah.
Dilihat detikSumut dari foto yang diperoleh dari Kejari Asahan, Rahmad memakai rompi khas tahanan kejaksaan. Dia berdiri di tengah-diapit oleh empat orang di antaranya penyidik kejaksaan.
Dalam foto tersebut, terlihat Rahmad tersenyum. Padahal dia sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang menjeratnya.
Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Asahan, Josron Malau mengatakan setelah ditahan Rahmad Fauzi langsung ditetapkan sebagai tersangka. Ia dinilai tidak kooperatif setelah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 kali namun tidak pernah hadir.
“Pengamanan kepada tersangka Rahmad Fauzi Batubara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penggelapan Dana BUMDes Pulau Tanjung, Kecamatan Teluk Dalam dan penyaluran bantuan langsung tunai dari dana desa. Dia ditangkap di Kecamatan Lima Puluh, Batu Bara hari Senin malam kemarin,” kata Josron kepada wartawan, Selasa (20/9).
Sebelumnya, tersangka Rahmad Fauzi Batubara pernah dipanggil untuk diperiksa sejak bulan Juni 2022 lalu namun ia menghilang setelah pemanggilan tersebut hingga akhirnya ia tertangkap. Kejaksaan juga telah menerbitkan surat penahanan selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas II Labuhan Ruku terkait kasus ini.
“Adapun nilai kerugian atas tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka sekitar Rp 200 juta rupiah,” ujarnya.
Kejaksanaan Negeri Asahan, kata Josron, kini masih menelusuri dan melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Pengungkapan kasus korupsi melibatkan pejabat desa di Asahan memang bukan kali pertama diungkap Kejaksaan.
Pada akhir Agustus lalu, Yantono mantan Kepala Desa Perkebunan Sei Dadap juga telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia dituding melakukan korupsi anggaran dana desa pada tahun 2018-2019 saat menjabat. Inspektorat menemukan laporan kerugian negara sebesar Rp 352 juta lebih.***dtc/mpc/bs
