Medan(MedanPunya) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melayangkan surat kepada kepada Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi agar memberikan teguran kepada Bupati Samosir Rapidin Simbolon agar segera menyelesaikan Dana Hibah ke KPU dan Bawaslu untuk pelaksanaan setiap tahapan Pilkada Serentak 2020, Rabu (22/7).
Prihal ini tertuang dalam surat Kemendagri Nomor 131.12/3765/OTDA, Jakarta, 21 Juli 2020.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mendagri, Bahtiar mengatakan, bahwa ada lima kabupaten/kota, di antaranya Kabupaten Samosir yang dikategorikan mendapat rapor merah dalam pengelolaan dana hibah APBD untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
“Sejumlah 197 daerah sudah menyalurkan transfer ke KPUD 100 persen, masih ada 6 kabupaten/kota yang dikategorikan merah melakukan transfer ke KPUD. Untuk Bawaslu sudah ada 192 daerah yang sudah melakukan transfer 100 persen ke Bawaslu daerah, masih ada 5 daerah kabupaten/kota dikategorikan merah melakukan transfer ke Bawaslu Daerah,” kata Bahtiar.
Untuk langkah lebih lanjut, Bahtiar menegaskan Inspektorat Jenderal Kemendagri akan mewakili pemerintah pusat untuk memonitoring dan memeriksa uang kas daerah.
Pengecekkan akan dilakukan agar tidak terjadi seperti dana yang ditahan atau tidak ditransfer padahal dana di rekening ada.
“Irsus Inspektorat Jenderal Kemendagri akan kami tugaskan untuk laksanakan pemeriksaan,” tegas Bahtiar.
Menurutnya Pilkada 2020 merupakan salah satu program Nasional fundamental yang tegas tertuang dalam konstitusi sehingga transfer dana ke KPUD dan Bawaslu Daerah wajib untuk dilaksanakan.***trb/mpc/bs