Selasa, 19 Januari 2021
  • Hubungi Kami
  • Redaksi
MedanPunya.com
Advertisement
  • Home
  • Metro
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Daerah
  • Dunia
  • Olahraga
  • Seleb
  • Tekno
No Result
View All Result
  • Home
  • Metro
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Daerah
  • Dunia
  • Olahraga
  • Seleb
  • Tekno
No Result
View All Result
MedanPunya.com
No Result
View All Result
Home Politik

Berkarya Kubu Muchdi Pr Klaim Sudah Dapatkan SK dari Kemenkum HAM

Rabu, 5 Agustus 2020
kanal Politik
3
dibaca
Share on FacebookShare on WhatsappShare on Whatsapp

Jakarta(MedanPunya) Partai Berkarya kubu Muchdi Pr mengklaim telah mendapatkan surat keputusan (SK) pengesahan kepengurusan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). SK itu disebut merupakan pengurus DPP Berkarya hasil musyawarah luar biasa (munaslub) pada 11-12 Juli lalu.

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah menerbitkan Surat Keputusan tanggal 30 Juli 2020 Nomor: M.HH-16.AH.11.01 TAHUN 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya),” ungkap Sekjen Berkarya kubu Muchdi Pr, Badaraduddin Andi Picunang, Rabu (5/8).

Menurut Picunang, Kemenkum HAM juga sudah mencabut SK Menkum HAM Nomor: M.HH-07.AH.11.01 TAHUN 2018 tanggal 12 Juli 2018 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya dengan Ketum Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto). Ia mengklaim SK yang kini berlaku adalah yang berisi kepengurusan Ketum Muchdi Pr.

Selain itu, Berkarya kubu Muchdi Pr melakukan pergantian terhadap logo partai serta warna dasar bendera. Sebelumnya warna bendera didominasi kuning, kini diubah menjadi putih.

“Perubahan mendasar adalah Ketua Umum dari Hutomo Mandala Putra ke Muchdi Purwoprandjono, Sekretaris Jenderal dari Priyo Budi Santoso kembali ke Badaruddin Andi Picunang dan Ketua Dewan Pembina tetap, yakni Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto),” terang Picunang.

Dia juga menyebut tak ada dualisme di tubuh Berkarya. Picunang menyatakan kepengurusan Berkarya Muchdi Pr merangkul semua pihak.

“Hanya 1 (satu) kepemimpinan di bawah komando Muchdi Purwoprandjono sebagai Ketua Umum dan Badaruddin Andi Picunang sebagai Sekretaris Jenderal,” tuturnya.

Picunang menyebut Kemenkum HAM telah mengirimkan SK Berkarya yang baru itu kepada KPU RI dan Kantor Berita Negara. Berkarya pun sudah menyambangi kantor KPU RI, Selasa (4/8) sore, dan diterima langsung oleh Ketua KPU Arief Budiman dan sejumlah komisioner KPU lainnya.

“Terhadap calon kepala daerah/wakil kepala daerah di Pilkada 2020 yang diusung oleh Partai Berkarya, maka yang berhak menandatangani surat B1KWK calon kepala daerah/wakil kepala daerah untuk pendaftaran ke KPU adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya (Beringin Karya) periode 2020-2025,” sebut Picunang.

“Surat B1KWK yang telanjur dikeluarkan oleh pengurus sebelumnya dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dipakai untuk pendaftaran ke KPU,” lanjutnya.

Berkarya Muchdi Pr menyatakan akan merevitalisasi kepengurusan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Picunang menyebut hal itu dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja menghadapi Pilkada 2020 dan Pemilu 2024.

“Khusus bagi DPW provinsi dan DPD kabupaten/kota yang akan melaksanakan Piklkada 2020 dalam waktu dekat sebelum pendaftaran Pilkada 2020 akan dilaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) Provinsi dan Musyawarah Daerah (Musda) kabupaten/kota dalam rangka penyelarasan kebijakan DPP Partai Berkarya dari pusat ke daerah yang sejalan,” urai Picunang.

Seperti diketahui, Partai Berkarya pecah dan terbagi menjadi dua kubu, yakni kubu Tommy Soeharto dan Muchdi Pr yang menjadi ketua umum baru melalui munaslub pertengahan Juli lalu. Namun, penetapan Muchdi Pr sebagai ketua umum dianggap tidak sah oleh kubu Tommy Soeharto karena tidak sesuai dengan mekanisme.

Petinggi Partai Berkarya di bawah Tommy Soeharto, Vasco Ruseimy, yakin Kementerian Hukum dan HAM tak bakal mengesahkan munaslub yang menetapkan Muchdi Pr sebagai ketum baru. Jika kepengurusan Berkarya yang dikomandoi Muchdi Pr disahkan, Vasco yakin ada tangan gaib di belakangnya.

“Sampai saat ini saya yakin Kemenkum HAM nggak akan menerima, apalagi mengesahkan acara fiktif tersebut. Kalau ternyata memang nantinya Kemenkum HAM menerima atau bahkan mengesahkan, berarti tandanya memang ada permainan tangan tangan gaib kekuasaan di belakang itu,” kata Vasco, Senin (13/7).***dtc/mpc/bs

Berikan Komentar:
Tags: Kemenkum HAMMuchdi PrPartaiBerkaryaTommy Soeharto
ShareSendTweet
Berita Sebelumnya

Ekonomi RI Kuartal II-2020 Minus 5,32%

Berita Berikutnya

Akhyar Positif Corona, Pemko Medan: Secara Umum Keadaannya Baik-Stabil

Related Posts

Politik

Fraksi PDI-P Rotasi Ribka Tjiptaning, Johan Budi, hingga Ihsan Yunus

Selasa, 19 Januari 2021
Politik

PKS Tak Setuju RUU BPIP Masuk Prolegnas 2021: Bakal Bising!

Jumat, 15 Januari 2021
Politik

Sudah 2021, Jokowi: Kita masih Dalam Kondisi Krisis

Jumat, 15 Januari 2021
Politik

Disuntik Vaksin Covid-19, Jokowi: Nggak Terasa Sama Sekali

Rabu, 13 Januari 2021
Politik

PPP: Bujuk Rayu Israel Via AS Terasa, Posisi RI ke Palestina Tak Akan Geser

Rabu, 6 Januari 2021
Politik

Pernah Menolak Kebiri Kimia, Gerindra: UU Sudah Disahkan, Kita Haarus Patuh

Selasa, 5 Januari 2021

Dikelola Oleh :

PT. WASPADA BAHANA ERIASAFA

Alamat Redaksi :
Jl. Garu 3 No. 33 Kel. Harjosari-I
Kecamatan Medan Amplas 20147
Telp : 061-785 0458
Email : medanpunyanews@gmail.com

TERBARU

Kota Gunungsitoli dan Kabupaten Nias Belum Terima Vaksin Covid-19 Tahap I

Selasa, 19 Januari 2021

Masa Depan Messi di Barcelona Masih Tanda Tanya, Pintu PSG Selalu Terbuka

Selasa, 19 Januari 2021

Fraksi PDI-P Rotasi Ribka Tjiptaning, Johan Budi, hingga Ihsan Yunus

Selasa, 19 Januari 2021
  • Pedoman Media Cyber
  • Disclaimer
  • Hubungi Kami
  • Redaksi
  • Sitemap

Copyright © 2020 medanpunya.com All Right Reserved | Dari Medan Kemana-mana

No Result
View All Result
  • Home
  • Metro
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Daerah
  • Dunia
  • Olahraga
  • Seleb
  • Tekno

Copyright © 2020 medanpunya.com All Right Reserved | Dari Medan Kemana-mana