Madina(MedanPunya) Anggota DPRD Madina, Teguh W Hasahatan Nasution, kurang sepakat dengan rencana Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang akan mengeluarkan fatwa larangan perias pengantin lawan jenis. Teguh menilai fatwa itu justru berpotensi menambah angka pengangguran.
“Kita tidak tahu urgensinya apa, belum ada keterangan secara keseluruhan, tapi yang jelas itu kan lapangan pekerjaan bagi mereka,” katanya, Selasa (27/6).
Teguh mengakui jumlah pria yang menjadi perias pengantin di Madina jumlahnya lebih banyak daripada wanita. Sebab, wanita hanya sedikit yang berminat menjadi perias pengantin.
“Yang berminat ke salon ini kan perempuan, sedangkan perempuan yang mau jadi perias pengantin sedikit di Mandailing Natal ini dan sepengetahuan saya belum ada masalah pelecehan seksual selama pria merias perempuan,” ucapnya.
Politisi PDIP tersebut mengaku khawatir angka pengangguran semakin meningkat setelah fatwa tersebut diberlakukan. Sehingga menambah persoalan bagi Pemkab Madina.
“Kita khawatir fatwa itu menambah pengangguran baru yang akhirnya meningkatnya angka kemiskinan, ini menjadi persoalan pemerintah daerah,” ujarnya.
Mahasiswa Pascasarjana Hukum Universitas Medan Area itu mengungkapkan jumlah pengangguran saat ini di Madina adalah 40.980 jiwa. Atau sekitar 9,49% dari jumlah penduduk Madina.
Sehingga ia menilai, Pemkab Madina harus mengambil langkah untuk mengantisipasi meningkatnya angka pengangguran di Madina jika fatwa tersebut diberlakukan. Pemkab Madina harus memberikan pelatihan dan lapangan pekerjaan yang baru bagi pria yang selama ini menjadi perias pengantin di Madina.
“Kecuali ada langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk alih profesi mereka, pria yang selama ini menjadi perias pengantin menjadi bekerja sesuai dengan profesi yang baru, jadi ada pelatihan dan lapangan pekerjaan gitu,” tutupnya.***dtc/mpc/bs
